Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Papua Siap Presentasikan Dana PON 2020 ke Pemerintah

image-gnews
Para anak sekolah mengabadikan kedatangan Jokowi dengan telepon genggamnya di Papua, 9 Mei 2015. Sedikitnya ada tujuh titik lokasi blusukan Jokowi sejak pagi hingga malam. TEMPO/Cunding Levi
Para anak sekolah mengabadikan kedatangan Jokowi dengan telepon genggamnya di Papua, 9 Mei 2015. Sedikitnya ada tujuh titik lokasi blusukan Jokowi sejak pagi hingga malam. TEMPO/Cunding Levi
Iklan

TEMPO.CO , Jayapura: Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 nanti, pemerintah daerah Provinsi Papua berencana mempresentasikan jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaran ajang kompetisi olahraga empat tahunan di Indonesia ini.

"Kami akan ajukan proposal dan sekaligus presentasikan ke Bappenas. Ini untuk mengetahui secara riil dana penyelenggaran PON 2020 nanti di Papua yang bersumber dari APBN," kata Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Jumat, 10 Juli 2015.

Menurut Klemen, proposal dan sekaligus presentasi sebenarnya untuk menindaklanjuti keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membantu penyelenggaraan PON 2020 di Papua dengan mengalokasikan dana dari APBN.

"Proposal ini menjawab pidato presiden saat peletakkan batu pertama dalam pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Jayapura, saat berkunjung ke Papua waktu lalu. Saat itu, pak presiden tanya berapa dana PON dibutuhkan dan berapa persentase yang akan dibantu pemerintah pusat dari APBN," jelas Klemen memberi alasan.

Menurut Klemen, pemerintah Provinsi Papua meminta persentase dana APBN untuk membangun kelengkapan PON sebesar 80 persen. "Ini yang akan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Bappenas. Sehingga diharapkan dalam batang tubuh APBN dan APBD tahun 2016 sudah akan terlihat jelas," kata Klemen.

Sedangkan mengenai persiapan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON 2020, menurut Klemen, hal itu sudah berjalan dengan baik. "Persiapan seperti pembangunan venue, terutama di Timika sudah berjalan, bahkan akhir tahun ini, ada dua venue sudah bisa diresmikan," jelas Klemen.

Sekretaris Umum KONI Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, kebutuhan dana untuk penyelenggaraan PON 2020 diestimasikan sekitar Rp10,5 triliun. "Sehingga jika dana PON 2020 ini dimasukkan dalam RPJM Bapennas, maka yang bersumber dari APBN sebesar Rp8,4 triliun," kata Yusuf, Jumat, 10 Juli 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, kata Yusuf, proposal yang akan diajukan dan dipresentasikan ke Bappenas sudah dalam penyusunan dan akan disiapkan. "Proposal ini merujuk pada perencanaan yang sudah disiapkan, dan bukan angka kira-kira. Karena ini bukan usulan, tapi menjawab permintaan presiden," kata Yusuf.

Menurut Yusuf, PON 2020 di Papua akan terselenggara baik, jika pemerintah pusat memberikan perhatian serius. "Kami optimis, PON 2020 akan sukses jika pemerintah pusat membantu dengan mengulurkan dana APBN. Kami juga mohon dukungan masyarakat agar penyelenggaraan PON 2020 di Papua sukses nantinya," kata Yusuf.

Ketua Fraksi Hanura di DPRP, Yan Permenas Mandenas mengingatkan kepada para penyelenggara PON Papua 2020 untuk bekerja dengan baik, jujur dan terbuka. Sebab gelontoran dana yang besar dalam penyelenggarannya ini diharapkan tidak menjadi jeratan hukum bagi pengelolanya, terutama dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur PON 2020.

"Masyarakat Papua tak ingin menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON, tapi akhirnya menimbulkan masalah hukum. Kami tak ingin habis PON, banyak pejabat Papua ditangkap akibat salah mengelola dana pembangunan dan penyelenggaraan PON, karena untuk kepentingan pribadi atau kelompok," kata Yan, Jumat, 10 Juli 2015.

Menurut Yan, pihaknya juga melihat persiapan PON 2020 di Papua ini belum ada perkembangan. "Hingga kini pembangunan sarana dan prasarananya belum ada. Malah saat ini KONI Papua hanya sibuk persiapkan atlet menghadapi PON 2016 di Jawa Barat. Bahkan anggaran dari APBD baru disimpang Rp 200 miliar, padahal minimal Rp 1 triliun," katanya.

CUNDING LEVI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

3 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

3 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

8 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

16 jam lalu

Menki PMK Muhadjir Effendi. TEMPO/Subekti
Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa PON 2024 Aceh - Sumut sebagai kado istimewa untuk Presiden Jokowi.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


Asprov PSSI Sumut Gandeng Indra Sjafri Sebagai Konsultan Tim Sepak PON 2024

1 hari lalu

Indra Sjafri. PSSI
Asprov PSSI Sumut Gandeng Indra Sjafri Sebagai Konsultan Tim Sepak PON 2024

Asprov PSSI Sumut menggandeng Indra Sjafri sebagai konsultan tim sepak bola yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.