Presiden Joko Widodo bersama promotor MotoGP, CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, PT ITDC Abdulbar M Mansoer, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi serta para pembalap sedang berbincang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 11 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
Bogor, TEMPO.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Dorna Carmelo Ezpeleta sebagai promotor MotoGP, Presiden Direktur Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer, dan sejumlah pembalap Indonesia.
Dorna merupakan promotor MotoGP. Sedangkan PT ITDC merupakan BUMN yang bergerak di bidang pariwisata dan akan membangun sirkuit jalan raya di Mandalika untuk penyelenggaraan MotoGP 2021.
Pertemuan itu membahas tentang kesiapan Indonesia menyelenggarakan MotoGP 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. "Ini tadi Mr. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap baik dalam organisasi menyiapkan infrastruktur menuju ke sana. Dan saya sampaikan kita siap," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Maret 2019.
Jokowi mengaku optimistis Indonesia bisa menjadi tuan rumah MotoGP. Sebab, kata dia, pemerintah sudah berpengalaman menjadi penyelenggara ajang olahraga, seperti Asian Games pada 2018, dan mampu mengorganisasi 35 negara peserta. "Kita harus optimis, harus optimis," katanya.
Rencana pembangunan sirkuit balap berstandar internasional dilakukan setelah ITDC memperoleh sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pertanahan Nasional pada akhir 2016. Sertifikat HPL tersebut diterima ITDC pada 13 Januari 2017, menyusul SK Kepala BPN yang dikeluarkan pada 2 Desember 2016. Hal itu menunjukkan, status lahan yang dikelola perseroan telah clean and clear.
Rencana pembangunan Sirkuit Mandalika juga diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara ITDC dengan Roadgrip Motorsports UK Ltd dan Mrk1 Consulting, dua perusahaan perancang, pengembang, dan operator sirkuit balap motor global, pada 20 Januari 2017.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
