TEMPO.CO, Jakarta - Suporter meragukan laga Liga 2 2019 akan berlangsung fair, sehingga mereka pun tidak menjamin pertandingan tidak diwarnai kericuhan suporter. “Kalau tidak ada fairness, maka tak ada jaminan tak akan rusuh,” ungkap Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro di Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.

Sebelumnya, Direktur Interim PT Liga Indonesia Baru (LIB) Dirk Soplanit berharap laga pembuka Liga 2 2019 yang mempertandingkan Persik Kediri melawan PSBS Biak di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, 22 Juni 2019 berjalan lancar. Ia tak mau pertandingan tersebut rusuh seperti saat laga pembuka Liga 1 2019 yang mempertandingkan PSS Sleman menjamu Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, 15 Mei lalu.

Persik Kediri, sebagaimana Arema FC, adalah klub yang pernah menjadi milik Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Iwan Budianto, sehingga Indro meragukan pertandingan antara Persik Kediri dan PSBS Biak akan berlangsung fair, karena ada conflict of interest (konflik kepentingan) antara Iwan Budianto sebagai Plt Ketum PSSI dan orang yang pernah memiliki Persik Kediri.

“Kalau ada konflik kepentingan, sulit berharap pertandingan akan fair. Itulah yang bikin suporter muak dengan PSSI," jelasnya.

Indro juga menyoroti konflik kepentingan yang potensial melanda Dirk Soplanit selaku anggota Komite Eksekutif PSSI dan Direktur Interim PT LIB. “Sulit berharap fairness bila semua terlibat konflik kepentingan,” tegasnya.

Rangkap jabatan petinggi PSSI, kata Indro, jelas bertentangan dengan Pasal19 ayat (3) Statuta PSSI yang menyatakan, “Dalam keadaan apa pun, tidak ada pribadi kodrati atau badan hukum (termasuk induk perusahaan dan anak perusahaan) yang dapat mengontrol lebih dari satu klub atau lembaga terafiliasi yang keberlangsungannya dapat mengganggu integritas pertandingan atau kompetisi sepak bola.”

Pun, lanjut Indro, bertentangan dengan Statuta Federation of International Football Association (FIFA) yang selama ini didewa-dewakan PSSI bahkan dianggap semacam “kitab suci”, khususnya Pasal 18 ayat (2) yang melarang para petinggi federasi dan operator liga merangkap jabatan di klub; hal mana berpotensi menimbulkan konflik kepentingan seperti pengaturan skor atau match fixing. “Kalau selama ini mereka mengagung-agungkan FIFA, kenapa Pasal 18 ayat (2) Statuta FIFA tidak diterapkan?” tanyanya.

Menurut Indro, seharusnya mereka yang menjabat di federasi tidak ada kepemilikan saham di klub. Sebab, katanya, patut diduga terjadi pengaturan pertandingan yang menguntungkan kesebelasan miliknya.

Catatan media, saat ini ada sejumlah petinggi PSSI dan operator liga yang memiliki saham mayoritas di masing-masing klub, antara lain Iwan Budianto (Arema FC dan Persik Kediri), Glenn Sugita (Persib Bandung), Pieter Tanuri (Bali United) dan Yoyok Sukawi (PSIS Semarang).