TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemerhati Badminton Indonesia atau MPBI berharap pernyataan Taufik Hidayat perihal buruknya tata kelola organisasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PBSI bisa menjadi momentum melakukan perbaikan.

Ketua MPBI Kurniadi menyimpulkan inti dari komentar peraih emas Olimpiade 2004 itu yakni prestasi olahraga terganggu karena ada faktor yang menghambatnya.

"Bukan berarti Taufik Hidayat juga bersih," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 14 Mei 2020.

Taufik Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Periode 2016-2017 melayangkan tuduhan banyaknya praktek culas di Kemenpora dalam wawancara podcast dengan Deddy Corbuzier. Ia juga menyoroti buruknya kinerja PBSI dalam bidang pembinaan atlet muda.

Kurniadi menambahkan bahwa faktor yang menghambat berdasarkan pengakuan Taufik yakni korupsi dan pengelolaan yang tidak profesional. "Masyarakat umum sudah merasakan di setiap kementerian itu memang terjadi hal-hal seperti itu, MPBI yakin itu ada," katanya.

Menurut dia, pernyataan Taufik tidak bisa diselesaikan hanya dengan narasi normatif dari Kemenpora maupun pengurus PBSI. Hal itu tidak relevan makanya harus dijawab dengan langkah nyata dalam bentuk pengawasan yang ketat.

"Selama ini apa yang sudah diperbuat dan apa yang sudah dicapai," kata Kurniadi mempertanyakan tata kelola organisasi olahraga di Indonesia.

Ia memberi contoh kasus pencurian umur dalam kejuaraan di bawah naungan PBSI seperti Sirkuit Nasional atau Sirnas. Atlet papan atas, kata Kurniadi mendapatkan berbagai kemudahan untuk bisa mengikuti kejuaraan level primer dengan memalsukan data usia atlet. "Hal ini bakal mengganggu mental anak-anak usia 11-18 tahun dalam menilai mana baik dan benar di kemudian hari," ujar dia.

Kesempatan ini, katanya, bisa diambil oleh Kemenpora untuk memangkas jalur birokrasi yang terlalu menumpuk. Kurniadi memberi contoh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) yang tidak memiliki fungsi efektif, bisa dilebur ke dalam Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Menurut dia, BSANK itu hanya sekedar pemberian posisi kepada orang-orang lama di Kemenpora saja. Ia tidak melihat adanya target yang jelas untuk meningkatkan mutu olahraga nasional.

Ia juga menilai sinyalemen Taufik bahwa di Kemenpora banyak korupsi ada benarnya. "Buktinya berapa Menpora ditangkap, berarti ada kebocoran. Kalau Menpora ditangkap, kan dia orang baru yang masuk ke kementerian. Yang lebih ahli yang lebih lama di situ yakni birokratnya, yang bisa mengatur dan tahu celahnya," ujar dia.

Kurniadi menyebutkan tiga hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki tata kelola organisasi olahraga. Hal pertama yakni perombakan mental bagi mereka yang berada di dalam.

Selanjutnya pengawasan yang ketat harus dilakukan masyarakat dengan syarat akses informasi harus dibuka seluas-luasnya. Kemudian harus ada sanksi tegas jika terjadi kesalahan atau pelanggaran. "Revolusi mental harus benar-benar terealisasi bukan hanya jargon," katanya.