Ketika akan mencalonkan sebagai ketua umum PSSI untuk ketiga kalinya dalam Kongres PSSI di Kepulauan Riau pada 2011, langkah Nurdin Halid terhenti akibat demonstrasi besar yang terjadi di seluruh Indonesia. Pemerintah pun mengambil sikap tegas ketika Menpora Andi Malarangeng, bersama dengan FIFA menghentikan pemberian dana kepada PSSI.

Ribuan suporter dari berbagai elemen melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Senayan, Jakarta, Rabu (23/2). Mereka menuntut agar Nurdin Halid mengundurkan sebagai ketua PSSI dan tidak mencalonkan lagi dibursa calon ketua PSSI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Polemik yang terjadi di lokasi Kongres membuat FIFA mengeluarkan keputusan melarang beberapa tokoh seperti Nurdin Halid, Nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta, Arifin Panigoro, ikut serta dalam pemilihan Ketua Umum PSSI.

Selanjutnya, FIFA menunjuk Agum Gumelar untuk menjadi Ketua Komite Normalisasi untuk mengadakan pemilihan Ketua Umum PSSI yang baru. Pada 9 Juli 2011, lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Solo, Djohar Arifin terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2011-105, sekaligus mengakhiri rezim kontroversial Nurdin Halid.

Baca Juga: Kata Shin Tae-yong Soal Target Emas di SEA Games 2021

Selama memimpin PSSI Nurdin Halid antara lain menggulirkan ide menaturalisasikan pemain asing, menambah jumlah peserta Liga Indonesia tiap tahun sehingga tidak ada klub yang terdegradasi, menentang penghentian pengucuran dana APBD untuk klub, dan mengurangi sanksi Persebaya yang sebelumnya terlibat kerusuhan pertandingan secara besar-besaran (dari larangan main di kandang selama dua tahun menjadi hanya larangan sebanyak 3 kali pertandingan kandang).

IRSYAN HASYIM | BERBAGAI SUMBER

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4