Kemenpora Kucurkan Dana Tambahan Rp 831 Miliar ke PON Papua, Untuk Apa?

Selasa, 28 September 2021 08:53 WIB

Logo PON Papua. (Kemenpora)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyalurkan bantuan dana tambahan yang bersumber dari Bagan Akun Bendahara Umum Negara (BA BUN) sekitar Rp 831 miliar untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua, serta Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua.

Penyerahan dana tambahan tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Kemenpora dan Panitia Besar PON dan Peparnas di Auditorium Kemenpora, Senin. Dari jumlah dana bantuan yang bersumber dari BA BUN, sebesar Rp 715 miliar untuk PB PON, sedangkan PB Peparnas mendapat Rp 116 miliar.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menjelaskan penambahan anggaran tersebut setelah adanya permohonan dari Ketua PB PON Papua sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah pun meninjau pengajuan anggaran tersebut.

Kementerian Keuangan menyetujui dana tambahan sebesar Rp 1,4 triliun untuk PON Papua dan Rp 175 miliar untuk Peparnas Papua. “Prosesnya memang panjang karena kami harus hati-hati menyangkut administrasi. Saya khususnya berpesan kepada teman-teman Kemenpora agar pelaksanaan PON Papua, sukses prestasi, penyelenggaraan dan administrasi,” ujar Amali pada Senin, 27 September 2021.

Terkait adanya perbedaan jumlah yang ditanda tangani dalam perjanjian kerja sama dan anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan, Amali menjelaskan bahwa sebagian pengajuan anggaran masih membutuhkan kelengkapan administrasi.

Advertising
Advertising

“Jadi yang ditanda tangani tadi yang sudah lengkap administrasinya. Kenapa kami lakukan seperti itu, karena kami ini hanya menjadi tempat lewat. Jadi ini tidak dikelola Kemenpora. Dana dari kementerian keuangan, dari BA BUN langsung disalurkan melalui PB PON dan Peparnas,” katanya.

Amali menilai kesuksesan prestasi tuan rumah Papua di PON, harus diikuti dengan kesuksesan penyelenggaraan. Ia ingin PB PON dan Peparnas harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada kontingen dari berbagai provinsi di Tanah Air. "Harus membuat rasa nyaman dan aman supaya supaya tidak ada yang pulang dari Papua punya kesan yang tidak baik. Saya berharap PB PON melaksanakan itu dan pasti bisa," kata Amali.

Selain kesuksesan prestasi dan penyelenggaraan, Amali ingin panitia bisa membuat seluruh proses administrasi berjalan transparan, terutama terkait laporan dan penggunaan keuangan negara dalam kegiatan tersebut.

"Itu sebabnya, kami mengundang kehadiran dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, agar membuat kami tenang, tetapi hati-hati. Jangan sampai disaksikan Jamintel dan Dirtipikor Polri tapi kemudian pekerjaan kita sembrono,” ujar Zainudin Amali.

Baca juga : Setelah PON Papua Nanti, PB ESI Ingin Buat Liga eSport Nasional

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

4 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

5 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

7 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

7 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

9 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

11 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

11 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

12 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

13 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

13 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya