TEMPO Interaktif, Balikpapan - Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, mulai menemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diselenggarakan tahun lalu.
Dugaan korupsi terjadi di cabang olahraga angkat besi dan binaraga PON XVII Kalimantan Timur. "Sejumlah saksi sudah kami periksa," kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Balikpapan, Adji A, Selasa (1/9).
Dari keterangan saksi, Adji menemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan anggaran dilakukan Panitia Pertandingan Angkat Besi. Namun dia menolak menyebutkan kejanggalan tersebut. "Masih penyelidikan, belum bisa diumumkan," katanya.
Sumber Tempo mengatakan salah satu kejanggalan adalah sewa rumah panitia pertandingan selama dua minggu dengan harga Rp 147 juta. "Sewa dua rumah selama dua minggu nilainya sangat besar. Di Balikpapan sewa rumah setahun saja tidak sampai semahal itu," ungkapnya.
Penyidik sudah memeriksa pemilik rumah yang mengaku hanya menerima pembayaran uang sewa sebesar Rp 6 juta untuk kebutuhan dua minggu. Sewa rumah seharga tersebut sudah mahal untuk standar Balikpapan.
Uniknya, kepemilikan rumah tersebut saat ini sudah berganti kepada Panpel Angkat Besi PON Kalimantan Timur. Pemilik lama melepasnya usai penyelenggaraan PON.
Jaksa dalam waktu dekat akan melakukan ekspos kasus itu untuk ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Kasusnya nantinya dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus sehubungan kasus korupsi.
Kasus itu mulai diperiksa kejaksaan awal Juni 2009, setahun sejak penyelenggaraan PON Kalimantan Timur. Kasus korupsi terjadi di anggaran Panpel Cabang Angkat Besi dan Binaraga yang mencapai Rp 2,8 miliar.
Sehubungan kasusnya, jaksa belum memastikan adanya dugaan kerugian negara dalam pengadaan alat angkat besi PON Kalimantan Timur. Kerugian negara nantinya ditentukan auditor Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Kalimantan Timur.
PON Kalimantan Timur terselenggara pada 5 hingga 17 Juli 2008 lalu dengan menempatkan tuan rumah pada urutan ketiga perolehan medali emas. Pemerintah Kalimantan Timur menghabiskan anggaran daerah triliunan rupiah untuk penyelenggaraannya. SG WIBISONO
