TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo meminta dukungan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi olahraga agar dana SEA Games tidak dipotong oleh Menteri Keuangan. "Pemotongan 3,6 persen dari total anggaran itu menurut kami tidak realistis," ujar Menteri Roy saat meminta dukungan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2013.
Kementerian Keuangan sebelumnya mengusulkan pemotongan 3,6 anggaran Kemenpora. Menurut Roy, pemotongan menggunakan skema berdasarkan usulan Kementerian Keuangan itu akan mengganggu target pencapaian dan prioritas nasional Kementerian. Satu dari program itu adalah dana bantuan Program Indonesia Emas (Prima) untuk meningkatkan prestasi Indonesia pada kejuaraan multicabang olahraga SEA Games ke-27 di Myanmar, 11-22 Desember.
Usulan pemotongan anggaran itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2013 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pengandalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada 20 Mei lalu. Menurut Menpora, pada 20 Mei 2013, pelaksana tugas Menteri Keuangan mengirim surat berisi usulan pemotongan anggaran Kemenpora 3,6 persen dari total pagu.
Jika menggunakan skema 3,6 persen dari total pagu Rp 1,9 triliun, Roy menjelaskan, Kementerian harus memotong anggaran sebesar Rp 69 miliar. Besar dana yang dipotong itulah yang dianggap tidak realistis.
Menpora mengusulkan skema lain pemotongan anggarannya. Ada tiga poin yang menurut dia tidak boleh dipotong, yaitu biaya pendidikan, operasional rutin, dan prioritas nasional. Jika total pagu dikurangi akumulasi tiga poin, menurut Roy, Kementerian bisa menghemat Rp 237 miliar. Sebaiknya pemotongan anggaran adalah 3,6 persen dari Rp 237 miliar itu, dan bukan dari total pagu. Sehingga, dana yang dipotong hanya Rp 8 miliar.
Hampir semua anggota Dewan mendukung usulan Menteri Roy. Bahkan, beberapa anggota Dewan meminta agar anggaran tidak dipotong sama sekali. "Jangan sampai krisis fiskal yang dialami diatasi dengan pemotongan anggaran," kata Zulfadli dari fraksi Partai Golkar. "Kami akan mencoba berbicara dengan Badan Anggaran DPR supaya mencari jalan lain mengatasi krisis fiskal."
