Menkeu Syaratkan Bentuk BLU untuk Cairkan Dana Asian Games

Reporter

Rabu, 24 Mei 2017 23:04 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) berbincang dengan Plt Sekda Provinsi Sumsel Joko Imam Santoso (kiri), Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono (kedua kanan), dan Direktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Adi Wibowo (kanan) saat meninjau progres pembangunan Light Rail Transit (LRT)/kereta ringan di Stasiun Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan, 20 Mei 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Palembang - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan dana pelaksanaan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang dapat dilakukan asalkan panitia penyelenggara (Inasgoc) membentuk Badan Layanan Umum.

Sri Mulyani yang diwawancarai di sela-sela kunjungan ke Stadion Menembak Jakabaring, Palembang, Rabu, mengatakan berdirinya BLU ini sangat penting, karena jika telah berbentuk badan maka sejatinya telah menjadi organisasi yang lebih permanen dan bisa mengelola berbagai macam kegiatan olahraga di Indonesia.

Kebutuhan Asian Games, baik yang dialokasikan di Kemenpora maupun Inasgoc akan diupayakan terpenuhi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Minggu lalu saya sudah cek ke Pak Erick (Ketua Komite Olimpiade indonesia) tidak hanya dari sisi anggaran tapi terpenting Inasgoc membentuk BLU," kata Sri.

Dalam kunjungan yang juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya, Sri mengatakan sejauh ini Kementerian Keuangan terus memonitoring mengenai rencana pembentukan BLU ini karena berharap dapat terwujud dalam waktu dekat.

Dukungan sepenuhnya akan diberikan ke panitia penyelenggara Asian Games karena negara sendiri telah menganggarkan dana untuk kebutuhan Asian Games. Bahkan, Sri menggaransi jika masih kurang maka dapat saja ditambahkan pada APBN-P pada Juli mendatang.

Terkait besaran dana yang dialokasikan pemerintah itu, Sri tidak mengetahui persis angkanya. Akan tetapi, ia menjamin bahwa persoalan saat ini bukan pada ketersediaan dana melainkan persyaratan pembentukan BLU.

Bahkan ketika ditanya apakah dirinya mengajukan persyaratan pencairan dana berupa Peraturan Presiden seperti hasil rapat pleno 9 Februari 2017 lalu antara Kemenpora, Kemenkeu dan Inasgoc, Sri berkilah bahwa ia tidak terlalu mempedulikannya.

"Saya justru tidak aware ada Perpres atau tidak. Tapi jika sudah dalam bentuk BLU maka permintaan dana akan dipenuhi. Mengapa? karena pengelola anggaran sudah bersifat permanen, bisa berjalan terus meskipun Asian Games sudah selesai. Malah bisa menghasilkan pendapatan bagi pemerintah karena sudah ada sistem kelembagaannya," tuturnya.

Jika BLU ini sudah didirikan maka kebutuhan dana Rp500 miliar yang diharapkan dapat dicairkan pada tahun ini dipastikan dapat terlaksana.

"Dana Rp500 miliar tidak ada masalah. Jika mereka membutuhkan, dana sudah stand bye," ujar Sri.

Sebelumnya Inasgoc mengajukan kebutuhan dana Rp8,7 triliun untuk pelaksanaan Asian Games. Pada tahun ini pemerintah telah menyanggupi sebesar Rp2,3 triliun, di mana sebanyak Rp500 miliar dijanjikan akan dicairkan ada pertengahan tahun 2017.

Belakangan Ketua Panitia Pengarah Asian Games Jusuf Kalla mengatakan terdapat pemangkasan anggaran dari Rp8,7 triliun menjadi Rp4,5 triliun dan salah satu dampaknya yakni pengurangan cabang olahraga.

Menkeu bersama dua menteri lainnya melakukan kunjungan ke Palembang untuk memantau progres pembangunan sejumlah proyek infrastruktur penunjang Asian Games. Proyek itu, "Light Rail Transit", Jalan Tol Palembang Inderalaya, Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung, Rusunami Jalabaring, Stadion Menembak, dan Arena Dayung.

ANTARA

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

10 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

12 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

31 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

43 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

52 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

55 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

59 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya