Kamis, 26 April 2018

MotoGP: Jarvis Akui Valentino Rossi bisa Tinggalkan Yamaha

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Valentino Rossi menggeber motor Yamaha yang dilengkapi sayap angin saat tes resmi MotoGP 2018, 14-15 November 2017 di Valencia. (autosport.com)

    Valentino Rossi menggeber motor Yamaha yang dilengkapi sayap angin saat tes resmi MotoGP 2018, 14-15 November 2017 di Valencia. (autosport.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pelaksana tim MotoGP Movistar Yamaha, Lin Jarvis, mengakui bahwa Valentino Rossi bisa meninggalkan tim itu saat kontraknya berakhir pada 2018. Putusan pembalap gaek asal Italia itu akan sangat dipengaruhi kualitas motor yang disediakan tim pada musim depan.

    Kontrak Rossi dengan Yamaha akan berakhir pada ujung musim 2018. Saat itu, usianya akan mencapai 40 tahun. Banyak pengamat yang memprediksi Rossi masih akan berlaga hingga 2019. Artinya, terbuka peluang baginya untuk pindah dari Yamaha dalam musim terakhir dalam kariernya.

    Jarvis mengakui kemungkinan itu cukup terbuka. Kekecewaan atas performa motor M1 buruk di awal musim 2018 bisa memicu kepindahan itu.

    “Motivasi Rossi akan tergantung dari performa sepeda motor," kata Jarvis. "Saya berharap bisa berbicara dengan Rossi untuk memahami keinginannya. Tapi, saya pikir dia akan memutuskan setelah tiga hingga empat balapan.”

    Soal kemungkinan pembalap yang jadi pengganti Rossi, Jarvis langsung menyebut satu nama: Johann Zarco. "Kami akan bersiap (mengantisipasi kepergian Rossi) dan tentu saja Zarco akan jadi salah satu kandidat," kata dia. "Ia mengesankan saya di dalam dan luar lintasan."

    Jarvis menilai perebutan pembalap MotoGP pada akhir musim 2018 akan ketat. "Tahun 2018 akan penting, kecuali pembalap Marc VDS dan (Cal) Crutchlow, semua akan bebas. Ada 6 tim ofisial dan masing-masing ingin setidaknya satu pembalap top. Hanya kami yang punya dua pembalap top dan mahal."

    MIRROR | CRASH


     

     

    Lihat Juga

     

    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Akan Melarang Bekas Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019

    Di Maret 2018, Komisi Pemilihan Umum berencana menambahkan larangan bekas koruptor menjadi anggota legislatif dalam Peraturan KPU untuk Pemilu 2019.