Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Lagi Digelar, Cabang Olahraga PON 2020 Papua Belum Final

Reporter

Editor

Ariandono

image-gnews
Pembangunan Stadion Papua Bangkit di Jayapura untuk PON 2020 di Jayapura. (instagram.com/stadionpapuabangkit)
Pembangunan Stadion Papua Bangkit di Jayapura untuk PON 2020 di Jayapura. (instagram.com/stadionpapuabangkit)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat bersama dengan KONI Provinsi Papua masih terus melakukan pembahasan mengenai jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam PON 2020.

“Saat ini, masih ada lima cabang olahraga yang masih kami bahas bersama KONI Papua. Kelima cabang olahraga tersebut masih belum bisa dipastikan keikutsertaannya dalam PON 2020,” kata Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno kepada Antara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam peraturan PON, yaitu dua tahun sebelum pelaksanaan harus sudah diputuskan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

Pada 2017, sambung dia, Pemerintah Papua mengajukan sebanyak 38 cabang olahraga kepada KONI Pusat. Namun kemudian, KONI Papua ingin menambah jumlah tersebut.

“Sehingga pada 2017, digelar rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan disetujui sebanyak 38 cabang olahraga ditambah 12 cabang olahraga eksebisi, jadi jumlahnya 50 cabang olahraga,” kata Suwarno menambahkan.

Akan tetapi, dia menuturkan pada 2018, usai Pemprov Papua melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan melakukan pelantikan gubernur, Pemprov Papua menyebutkan ada lima cabang olahraga yang tidak dapat diikutsertakan dalam PON 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Lima cabang olahraga yang tidak bisa diikutkan dalam PON 2020, yaitu boling, panjat tebing, handball (bola tangan), korf ball (bola keranjang) dan arung jeram, dengan alasan Papua memiliki keterbatasan anggaran untuk menyiapkan lima venue cabang olahraga tersebut,” kata Suwarno menjelaskan.

Menghadapi kondisi seperti itu, dia pun mengaku langsung bertolak menuju Papua pada akhir 2018 lalu dan bertemu langsung dengan gubernur untuk membahas keikutsertaan lima cabang olahraga tersebut.

“Dari pertemuan tersebut, gubernur meminta kepada KONI Papua agar melakukan analisa atau mempelajari mengenai lima cabang olahraga tersebut. Gubernur juga meminta KONI Pusat agar terus berkomunikasi dengan KONI Papua,” ungkap Suwarno.

Namun sampai dengan saat ini, dia menambahkan belum ada keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan. Koni Pusat bersama dengan KONI Papua masih terus mempelajari lima cabang olahraga tersebut.

“Kami berharap supaya pembahasan itu jangan lama-lama, supaya cepat diambil keputusan, dan kita bisa langsung melakukan persiapan untuk pelaksanaan PON 2020 di Papua, mulai membangun infrastruktur yang diperlukan,” tambah Suwarno soal finalisasi cabang olahraga di PON 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

2 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.


TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

4 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.


Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

4 hari lalu

TPNPB-OPM klaim serang pasukan TNI-Polri di Titigi, Papua. Dokumentasi TPNPB OPM.
Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara.


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

4 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

4 hari lalu

Ilustrasi penembakan. Haykakan.top
Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

Koops Habema TNI menembak dua anggota TPNPB di Papua Pegunungan


Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

4 hari lalu

Jenazah Bripda Oktovianus Buara yang ditemukan meninggal akibat dianiaya di Dekai tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 16 April 2024. (ANTARA/HO/Dok KP3 Bandara Sentani)
Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

Polda Papua belum mampu menangkap pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Dua Oktovianus Buara.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

5 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


TPNPB Kembali Tuding TNI Jatuhkan Bom di Papua Demi Selamatkan Pilot Susi Air

5 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB Kembali Tuding TNI Jatuhkan Bom di Papua Demi Selamatkan Pilot Susi Air

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kembali menuding TNI melakukan pengeboman untuk menyelamatkan pilot Susi Air


Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua

6 hari lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua

TNI membantah menetapkan wilayah di Papua, khususnya Paniai sebagai kawasan peperangan atau zona operasi khusus militer.


TPNPB-OPM Bunuh Polisi, Kapolda: Kami Tak Akan Biarkan Mereka Bikin Kejahatan di Tanah Papua

6 hari lalu

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berjalan usai mengikuti rapat koordinasi terkait kondisi terkini di Papua pasca penangkapan Gubernur non aktif Lukas Enembe, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kondisi Papua aman dan damai pascapenangkapan Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
TPNPB-OPM Bunuh Polisi, Kapolda: Kami Tak Akan Biarkan Mereka Bikin Kejahatan di Tanah Papua

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan tidak akan membiarkan TPNPB-OPM melakukan kejahatan di Papua.