Pemerintah Harus Bantu Gelaran MotoGP Indonesia

Reporter:
Editor:

Ariandono

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi CEO Dorna Carmelo Ezpeleta (tengah) dan Direktur Utama  Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer (kedua kiri) mencoba motor balap di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 11 Maret 2019. Pertemuan Presiden dengan CEO Dorna Sport, Dirut ITDC dan sejumlah pebalap tim Honda tersebut diantaranya untuk membahas kesiapan dan rencana Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2021di Mandalika, NTB. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo didampingi CEO Dorna Carmelo Ezpeleta (tengah) dan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer (kedua kiri) mencoba motor balap di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 11 Maret 2019. Pertemuan Presiden dengan CEO Dorna Sport, Dirut ITDC dan sejumlah pebalap tim Honda tersebut diantaranya untuk membahas kesiapan dan rencana Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2021di Mandalika, NTB. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia akan menjadi salah satu penyelenggara lomba balapan motor MotoGP pada musim 2021.

    Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat resmi dijadikan lintasan bagi pembalap dunia yang akan berlomba, seperti Marc Marquez dan Andrea Dovizioso.

    Pemerhati otomotif Dolly Indra Nasution menyatakan pemerintah harus dilibatkan karena MotoGP merupakan ajang balapan terbesar. Ia mengapresiasi pertemuan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Dorna dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

    "Grand Prix di luar negeri kepala pemerintah dilibatkan, bukan tingkat menteri lagi," kata Dolly kepada Tempo, Kamis, 14 Maret 2019.

    Mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia itu menilai presiden juga harus memastikan dalam penyelenggaraan MotoGP tidak ada anggaran negara yang dipakai.

    "Ini bisnis jadi dananya dari investor. Mereka yang harus mendanai," ucap Dolly.

    Senada dengan Dolly, pengamat otomotif Faryd Sungkar menuturkan keterlibatan pemerintah juga bisa dilakukan dalam hal perizinan.

    Menurut Faryd yang pernah terlibat dalam ajang motorcross internasional, peserta MotoGP membutuhkan akses yang cepat saat bongkar muat logistik.

    "Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara peserta lomba dengan pihak bea cukai. Harapannya ada kemudahan di bea cukai dan perizinan," ucap Faryd.

    Sebelumnya, Direktur Utama ITDC Abdulbar Mansoer mengatakan perusahaan menggandeng investor Vinci Construction Grands Projets (VCGP) untuk membangun Sirkuit Mandalika dan fasilitas yang berada di kawasan Mandalika. Ia menyebut total nilai investasi yang disiapkan membangun distrik Mandalika mencapai US$ 1 miliar selama 15 tahun.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga

     


    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.