Formula 1, Presiden FIA Diminta Bantu Pembebasan Aktivis HAM

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, mengenakan pakaian gamis khas Timur Tengah jelang balapan Formula Satu Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Bahrain di Sakhir, Bahrain, 3 April 2016. Hamilton juga melengkapi penampilannya dengan penutup kepala khas pria Bahrain, Ghutra. Lars Baron/Getty Images

    Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, mengenakan pakaian gamis khas Timur Tengah jelang balapan Formula Satu Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Bahrain di Sakhir, Bahrain, 3 April 2016. Hamilton juga melengkapi penampilannya dengan penutup kepala khas pria Bahrain, Ghutra. Lars Baron/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok hak asasi manusia, pada Rabu 27 Maret 2019, mendesak Formula 1 dan badan olahraga balap mobil FIA membantu pembebasan seorang perempuan aktivis hak asasi manusia menjelang Grand Prix Bahrain akhir pekan ini.

    Human Rights Watch, HRW, serta Insitut Bahrain untuk Hak Asasi dan Demokrasi, BIRD, di antara 15 penandatangan surat desakan yang dikirimkan ke Presiden FIA, Jean Todt.

    Dalam suratnya, mereka mendesak Formula 1 dan FIA agar mengirimkan delegasi tingkat tinggi guna mengujungi Najah Yusuf, seorang ibu empat anak, yang sekarang dihukum penjara selama tiga tahun dan seorang reporter Ahmed Humaidan.

    "Mereka juga menjelaskan bahwa Najah Yusuf mendekam dalam rumah tahanan terletak di sekitar 20 kilometer dari Sirkuit Sakhir, sebelah selatan Ibu Kota Manama, tulis Daily Mail, Rabu. "Dia mengaku mendapatkan siksaan dan kekerasan seks selama ditahan."

    Sementara itu, menanggapi desakan para akivis hak asasi soal penahanan Najah, otoritas Bahrain mengatakan, kasus yang menimpa perempuan tersebut tidak memiliki kaitan dengan balapan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.