Rapat Pleno Forki Tetapkan Pra PON 2020 di Jakarta

Reporter:
Editor:

Ariandono

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rapat pleno PB Federasi Karatedo Indonesia (Forki) di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu 15 Juni 2019. (Humas Forki)

    Rapat pleno PB Federasi Karatedo Indonesia (Forki) di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu 15 Juni 2019. (Humas Forki)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menggelar rapat pleno di Aula Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu (15/6/2019).

    Sejatinya, rapat pleno ini digelar untuk menentukan lokasi Pra PON yang semula diselenggarakan di NTT menjadi di DKI Jakarta, dengan waktu dan tempat yang belum bisa ditetapkan.

    Pada sambutannya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Ketua Umum PB FORKI mengaku tak masalah jika lokasi Pra PON digelar di Jakarta. Pasalnya, Pra PON hanya sebagai ajang seleksi atlet yang nantinya dipilih untuk mewakili FORKI di PON 2020, Papua.

    “Salah satu hasil keputusan dalam rapat tersebut adalah mementukan lokasi Pra PON yang semula akan diselenggarakan di NTT menjadi di DKI Jakarta, dengan waktu penyelenggaraan akan ditetapkan lagi kemudian,” kata Hadi Tjahjanto.

    “Dan, pelaksanaan Pra Pon ini akan menjadi ajang seleksi untuk Karate-ka yang nantinya bertanding di PON 2020, Papua pada September mendatang,” sambungnya.

    Selain itu, Hadi juga menegaskan kepada seluruh pengurus agar aktif memberikan konstribusi nyata untuk mencapaian target dari PB FORKI. Terutama target terdekat yaitu SEA Games 2019 di Filipina dan Olimpiade 2020 di Tokyo.

    “Saya juga meminta kepada seluruh pengurus untuk membangun kebersamaan dan semangat berprestasi untuk mewujudkan atlet-atlet Karate Indonesia pada kancah International terutama yang terdekat adalah SEA Games Filipina 2019 dan Olimpiade Tokyo 2020,” tegas Hari Tjahjanto lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.