TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpendapat, seharusnya Satgas Antimafia Sepak Bola Polri bersikap tegas dan cepat, semua yang terlibat dalam berbagai kasus di persepakbolaan nasional segera dijebloskan ke penjara, terutama figur-figur yang namanya sudah muncul ke permukaan, termasuk anggota Komite Eksekutif PSSI Papat Yunisal yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Sikap lamban Satgas ini sangat berpotensi untuk dimainkan oknum-oknum di PSSI untuk menunda-nunda KLB. Tujuannya agar mereka bisa melobi calon-calon kuat ketua umum, dan kasus-kasus yang melibatkan mereka dipetieskan. Jika oknum-oknum yang bermasalah di PSSI bisa melobi dan mendekati serta menyukseskan figur-figur tersebut menjadi Ketua Umum PSSI, nasib sepak bola Indonesia pun tak akan berubah. Kerja keras Satgas untuk membongkar mafia sepak bola nasional pun sia-sia. Untuk itu, Satgas harus bekerja cepat, dan tangkap semua oknum PSSI yang terlibat, dan segerakan KLB,” ungkap Neta di Jakarta, Sabtu.
Sejauh ini Satgas Antimafia Bola sudah menetapkan 17 nama sebagai tersangka match fixing, termasuk mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono yang ditetapkan tersangka perusakan barang bukti terkait perkaramatch fixing. Sayangnya, tidak semua yang sudah berstatus tersangka ditahan, termasuk Papat Yunisal.
Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha juga sudah beberapa kali diperiksa Satgas. Akibat ketidaktegasan Satgas, Ratu Tisha bisa melakukan lobi ke sana-sini, bahkan ada aroma ia akan mencalonkan diri jadi Ketua Umum PSSI, apalagi pada Agustus 2019 nanti Tisha akan menjadi Wakil Presiden ASEAN Football Federation (AFF) atau Federasi Sepak Bola ASEAN.
Adapun Plt Ketua Umum PSSI Iwan Budianto kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan bersama mantan Manajer Madura United Haruna Soemitro atas laporan mantan Manajer Tim Perseba Bangkalan Imron Abdul Fattah awal Januari 2019.
Neta diminta komentar soal langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunda pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Sedianya, KLB dengan empat agenda, yakni merevisi Statuta PSSI dan Kode Pemilihan PSSI, serta menetapkan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) digelar pada 13 Juli 2019. Namun dengan dalih atas permintaan Federation of International Football Association (FIFA), melalui sepucuk surat kepada para anggota PSSI, Sekjen PSSI Ratu Tisha menyatakan KLB PSSI dengan empat agenda tersebut akan digelar pada akhir Juli atau awal Agustus 2019.
Menurut Neta, ada empat alasan megapa KLB PSSI diundur. Pertama, situasi politik Tanah Air yang masih panas sehingga dianggap belum kondusif untuk melakukan KLB. Kedua, belum tuntasnya kasus hukum yang melilit sejumlah orang penting di PSSI, bahkan banyak yang belum tersentuh, apalagi sejak pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Satgas Antimafia Bola Polri sepertinya tiarap dan tidak seagresif seperti waktu-waktu sebelumnya, yakni memburu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam mafia pengaturan skor atau match fixing. Kondisi ini bisa dimanfaatkan PSSI untuk melindungi oknum-oknumnya yang diduga terlibat.
Ketiga, kata Neta, belum adanya bakal calon Ketua Umum PSSI yang secara representatif muncul untuk menampilkan diri maupun programnya. Keempat, masyarakat sepak bola Indonesia, terutama yang bersentuhan dengan PSSI bersikap sangat hati-hati untuk menunggu “petunjuk” Polri lewat Satgas Antimafia Bola. “Mereka khawatir jika salah langkah akan digulung Satgas,” jelasnya.
Situasi ini, lanjut Neta, jelas sangat merugikan dunia sepak bola nasional. “Kok PSSI takut dengan Satgas? Sikap takut oknum-oknum di PSSI ini tentu tak berdiri sendiri. Bagaimana pun, mereka merasa tersandera dosa masa lalu sehingga harus hati-hati menyikapi keberadaan Satgas. Ini tentunya sangat tidak sehat bagi masa depan PSSI,” tandasnya.
