Di Wimbledon, Priska Nugroho Sampaikan Harapan buat Pemerintah

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petenis Indonesia, Priska Medelyn Nugroho, bersama dua pelatihnya Elbert Sie dan Ryan Tanujoyo. (istimewa)

    Petenis Indonesia, Priska Medelyn Nugroho, bersama dua pelatihnya Elbert Sie dan Ryan Tanujoyo. (istimewa)

    TEMPO.CO, JakartaPriska Madelyn Nugroho menyampaikan harapannya untuk tenis Indonesia setelah membuktikan prestasinya di turnamen tenis paling bergengsi, Wimbledon 2019.

    Priska memastikan diri lolos ke perempat final Wimbledon Junior setelah mengalahkan Linda Fruhvirtova (Republik Cek) dengan skor 4-6, 6-3, 6-3 pada Rabu, 10 Juli 2019.

    Sebelum pertandingan tersebut, Priska sempat menyampaikan pendapatnya mengenai perkembangan tenis di Indonesia. Petenis berusia 16 tahun itu meyayangkan minimnya fasilitas tenis di tanah air.

    "Iya fasilitas lapangan tenis kalau kita bandingkan sama di luar memang harus diperbaiki ke depannya. Mengingat turnamen internasional surface lapangan juga berbeda-beda, kita terkadang kesusahan buat adaptasi juga," ujar Priska kepada Indosport.

    Lebih lanjut Priska berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan perkembangan cabang olahraga tenis di Indonesia. "Sangat bagus jika kita bisa beradaptasi dulu sebelum pertandingan. Mudah-mudahan ke depan bisa ada banyak support dari pemerintah," kata petenis asal Jakarta tersebut.

    Priska melanjutkan, "Khususnya ada anggaran dana untuk mendukung para pemain yang berprestasi di kancah internasional. Dengan begitu, saya yakin semakin banyak pemain yang berprestasi."

    Selain Priska, ada lagi petenis Indonesia yang bersinar di Wimbledon tahun ini. Christopher Rungkat bermain di dua nomor dan sempat lolos ke babak kedua ganda campuran bersama petenis Jepang, Shuko Aoyama.

    INDOSPORT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.