Gubernur NTB, Zulkieflimansyah Siap Gelar MotoGP di Mandalika

Reporter:
Editor:

Ariandono

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (kemeja putih) saat mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dengan agenda pembahasan rencana MotoGP Indonesia di Mandalika, Lombok pada Senin 15 Juli 2019. (foto: istimewa)

    Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (kemeja putih) saat mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dengan agenda pembahasan rencana MotoGP Indonesia di Mandalika, Lombok pada Senin 15 Juli 2019. (foto: istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menghadiri undangan rapat terbatas dari Presiden Joko Widodo, pada Senin (15/07) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Rapat terbatas tersebut membahas pengembangan destinasi pariwisata prioritas.

    Pada rapat terbatas tersebut melahirkan sejumlah kebijakan baru untuk NTB, salah satunya adalah dukungan untuk memastikan persiapan MotoGP di Kawasan Mandalika, Lombok berjalan sesuai rencana. Rapat terbatas tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla dan jajaran menteri kabinet kerja, serta Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur NTT dan Gubernur Sulawesi Utara.

    Gubernur NTB, Zulkieflimansyah memaastikan infrastuktur kami akan tepat waktu. “Jadi pembahasan rapat tadi adalah untuk membahas kawasan pariwisata prioritas di NTB, yakni di Mandalika. Ini sebabkan kawasan Mandalika akan menjadi tuan rumah untuk Moto GP pada tahun 2021 dan Pak Jokowi memastikan bahwa infrastruktur tahun depan akan selesai semua,” papar Zulkieflimansyah dalam rilisnya.

    Zulkieflimansyah mengakui ada kendala tapi masih dalam kendali. “Tidak ada alasan untuk Indonesia tidak siap menjadi tuan rumah Moto GP. Kami dari Pemprov NTB sudah mantap dari segi persiapan, ini adalah pintu masuk kami menjadi destinasi wisata kelas dunia seperti Bali. Saya akui memang masih ada sedikit kesulitan dari pengadaan tanah tapi ini masih dalam kendali dan bisa kami atasi. Kami telah menyosialisasikan kepada masyarakat terkait Undang-Undang (UU) No 2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Apa yang kami dirikan adalah untuk kepentingan umum maka harga tanah harus sesuai dengan harga pasar jadi tidak boleh terlalu tinggi diatas pasar,” tambahnya.

    Selanjutnya, Gubernur Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa proses pembangunan di Mandalika berjalan sesuai dengan jadwal. “Sejauh ini sesuai dengan rencana, jalan besar atau highway dari bandara ke Mandalika tidak ada masalah dan lainnya juga berjalan lancar. Untuk saat ini kami memang memprioritaskan Mandalika tapi kami juga ingin bandara lama bisa digunakan kembali agar menghidupkan Senggigi dan Gili Trawangan”, jelasnya.

    Gubernur NTB juga memastikan pembangunan kawasan Mandalika bisa selesai sebelum MotoGP dimulai.

    “Pembangunan Mandalika tahun depan harus sudah selesai dan Oktober tahun ini kami mulai proses. Sirkuit di Mandalika nanti tidak seperti sirkuit pada umumnya, jadi kami akan mendesain jalan raya untuk dijadikan sirkuit seperti di Singapura. Kami juga memiliki kabar gembira yaitu dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 6,5 triliun untuk empat destinasi wisata. Empat destinasi wisata tersebut adalah Toba, Mandalika, Borobudur dan Labuan Bajo dan dan Menteri Pariwisata, Arif Yahya juga sedang mengusahakan penerbangan langsung dari Darwin Australia ke Lombok”, kata Zulkieflimansyah.

    Zulkieflimansyah juga berharap dengan memprioritaskan kawasan Mandalika akan meningkatkan perekonomian masyarakat di NTB.

    “Adanya MotoGP nantinya turis-turis lokal maupun mancanegara pasti semakin banyak yang berkunjung ke NTB, di NTB sendiri saat ini juga sudah mempersiapkan fasilitas untuk turis-turis yang berkunjung ke NTB, semoga dengan pembangunan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya soal efek positif MotoGP Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.