Haornas 2019: Imam Nahrawi Ingin Audisi PB Djarum Tetap Jalan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, merayakan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-36 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Sumber: Antara)

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, merayakan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-36 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Sumber: Antara)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyayangkan berhentinya audisi badminton Djarum pada 2020. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta agar audisi bulu tangkis tetap berjalan.

    Sebab, kata dia, ada banyak atlet muda yang mencari kesempatan untuk mendapatkan beasiswa atau mengikuti audisi umum beasiswa bulu tangkis. "Kami baru mendengar audisi PB Djarum akan dihentikan. Jangan pernah memimpikan audisi ini berhenti," kata Menteri Imam di acara Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-36 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengutip Antara, Senin, 9 September 2019.

    Imam menilai audisi yang digelar PB Djarum merupakan salah satu langkah untuk melahirkan atlet-atlet potensial untuk mengharumkan Indonesia level internasional. Hasilnya, ucap dia, sudah dibuktikan dalam beberapa kejuaraan internasional.

    "Kami melihat tidak ada niat untuk mengeksploitasi anak. Jadi para calon juara dunia jangan putus asa," kata Imam.

    Djarum Foundation menyatakan akan menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis. Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, mengatakan audisi bulu tangkis tahun 2019 menjadi yang terakhir kalinya digelar.

    Menurut Yoppy, dihentikannya audisi badminton Djarum karena atas permintaan pihak terkait. Ia tak menjelaskan secara detail ihwal pihak terkait tersebut. "Pada audisi kali ini (di 2019) kami menurunkan semua brand PB Djarum. Karena dari pihak PB Djarum sadar untuk mereduksi polemik itu kami menurunkannya," kata dia mengutip situs resmi PB Djarum, Sabtu, 7 September 2019.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.