Ganjar Pasang Badan soal Kelanjutan Audisi Bulu Tangkis PB Djarum

Reporter:
Editor:

Hari Prasetyo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Motif Baju Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Mirip Serbet/Instagram - Ganjar Pranowo

    Motif Baju Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Mirip Serbet/Instagram - Ganjar Pranowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pasang badan terkait dengan wacana keberlanjutan audisi bulu tangkis yang digelar oleh PB Djarum.

    "Saya minta PB Djarum silakan lanjutkan audisi. Gubernur Jawa Tengah tanggung jawab penuh jika ada apa-apa," katanya di Semarang, Rabu, 11 September 2019.

    Ganjar mengaku sudah menghubungi langsung pengurus PB Djarum yang berpusat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan meminta audisi beasiswa bulu tangkis dilanjutkan.

    Berdasarkan informasi yang Ganjar terima, PB Djarum secara manajemen berbeda dengan PT Djarum Kudus yang memproduksi rokok. PB Djarum telah melakukan pembinaan bulu tangkis sejak 1969 dan selama ini tidak pernah berbicara tentang rokok.

    "Kata pengurus PB Djarum, pak saya ini tidak bisnis rokok, saya ini cuma mengelola ini saja, cuma mengelola badminton. Lha kok saya disalahkan, begitu katanya," ujar Ganjar menirukan percakapannya dengan pengurus PB Djarum.

    Menurut Ganjar, menjadi tuduhan yang aneh jika proses pembinaan yang dilakukan selama ini oleh PB Djarum dikatakan sebagai bentuk eksploitasi anak.

    "Bayangkan, sejak 1969 lho, usia saya saat itu baru setahun mereka (PB Djarum.red) sudah konsen dalam pembinaan atlet, kok tiba-tiba sekarang disalahkan," katanya.

    Ganjar menyebutkan, keterlibatan swasta dalam program pembinaan atlet sangat penting karena diakui atau tidak, prestasi olahraga di Indonesia saat ini masih jelek.

    Kendati mendukung audisi bulu tangkis PB Djarum terus berlanjut, Ganjar meminta dorongan publik untuk membubarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dihentikan dan meminta tidak ada lagi hastag #BubarkanKPAI di berbagai akun media sosial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.