Korea Selatan Protes Bendera Matahari Terbit di Olimpiade 2020

Reporter:
Editor:

Ariandono

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Matahari Terbit, Jepang yang diprotes Korea Selatan agar tidak dikibarkan di Olimpiade 2020 Tokyo. (military com)

    Bendera Matahari Terbit, Jepang yang diprotes Korea Selatan agar tidak dikibarkan di Olimpiade 2020 Tokyo. (military com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan mendesak Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk tidak mengibarkan bendera matahari terbit pada pagelaran Olimpiade 2020 Tokyo.

    Menteri Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan Park Yang-woo mengatakan bendera matahari terbit adalah bentuk imperialisme Jepang yang hanya akan mengingatkan pada luka dan sejarah masa lalu. Selain itu, bendera itu juga dinilai menentang semangat damai Olimpiade.

    Yang-woo pun telah mengirim surat kepada IOC, pada Rabu, sebagai bentuk kekecewaan mereka atas keputusan panitia yang akan menampilkan bendera itu sepanjang perhelatan Olimpiade.

    IOC mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima surat tersebut.

    “Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa sebuah stadium olahraga harus terbebas dari segala macam bentuk kepentingan politik,” kata panitia IOC seperti dikutip Reuters, Rabu.

    “Apabila kekhawatiran muncul pada saat pertandingan berlangsung, kami akan melihatnya berdasarkan kasus per kasus,” katanya menambahkan.

    Namun surat tersebut belum dapat balasan langsung dari pemerintahan Tokyo. Tetapi Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa bendera tersebut lumrah digunakan dalam sebuah penyelenggaraan Olimpiade di Jepang. Mereka tidak menganggap pengibaran bendera itu sebagai praktik politik.

    Kementerian Korea Selatan juga menyampaikan dalam suratnya bahwa Federasi Sepak Bola Internasional FIFA telah melarang penggunaan bendera tersebut. Pada tahun 2017, Asosiasi Sepak Bola Asia memberikan sanksi kepada Jepang karena menggunakan bendera matahari terbit selama Liga Champions AFC berlangsung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.