KPAI dan PB Djarum Sepakat Hentikan Polemik Audisi Bulu Tangkis

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anak mengikuti Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 PB Djarum di GOR Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 8 September 2019. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

    Sejumlah anak mengikuti Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 PB Djarum di GOR Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 8 September 2019. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum) yang selama ini berpolemik terkait dengan Audisi Beasiswa PB Djarum bertemu di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kamis, 12 September 2019. Pertemuan untuk membahas polemik audisi bulu tangkis itu dipimpin oleh Menpora Imam Nahrawi.

    KPAI diwakili oleh ketuanya, Susanto, dan Komisioner Penanggung Jawab Bidang Kesehatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza), Sitti Hikmawatty. Sedangkan, PB Djarum diwakili oleh anggota tim pencari bakat, yakni Lius Ponggoh. Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) juga hadir, diwakili oleh Sekretaris Jenderal PB PBSI, Achmad Budiarto.

    Dalam pertemuan yang berlangsung mulai 10.50 dan berakhir pada 12.30 WIB, disepakati beberapa hal terkait solusi dari polemik Audisi Beasiswa Bulu Tangkis PB Djarum. Pertama, kata Menpora, audisi bulu tangkis Djarum akan tetap berlanjut. "Audisi tetap berkesinambungan dengan sejumlah catatan penting dan harus sesuai dengan ketentuan berlaku," kata Imam, Kamis, 12 September 2019.

    Poin kedua, Menpora menjelaskan, keberlanjutan audisi bulu tangkis ini mempertimbangkan ketersediaan atlet bulu tangkis usia muda secara efektif dan berjenjang dalam kontribusi bagi proses pembibitan atlet bulu tangkis nasional. "Karena cabang olahraga bulu tangkis masih menjadi salah satu cabang olahraga penyumbang utama perolehan medali di sejumlah event olahraga internasional termasuk Olimpiade," kata dia.

    Poin ketiga, kata Imam, dibagi menjadi dua, yakni Djarum Foundation yang berbunyi PB Djarum harus mengubah nama yang semula Audisi Umum Beasiswa PB Djarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis, tanpa menggunakan logo merek dan brand image Djarum. Poin selanjutnya, ditujukan untuk KPAI, yakni meminta agar surat permintaan pemberhentian Audisi Beasiswa Bulu Tangkis Djarum pada 29 Juli 2019. "Sama-sama ada jalan keluar terbaik," kata Menpora.

    Poin terakhir, Menpora mengatakan pihaknya, KPAI, dan PB PBSI bersepakat memberikan kesempatan kepada PB Djarum untuk melakukan konsultasi secara internal guna melanjutkan audisi di tahun 2020 dan seterusnya dengan mengacu kepada kesepakatan yang telah diambil pada pertemuan kali ini di kantor Kemenpora, 12 September 2019.

    "Empat poin itu yang disepakati, maka dengan demikian selesailah polemik audisi umum bulu tangkis untuk 2019 dan semoga untuk tahun 2020 PB Djarum secara internal melakukan konsolidasi untuk menghadirkan audisi umum untuk tahun 2020," kata dia.

    Imam Nahrawi pun berharap kesepakatan tersebut bisa menyelesaikan polemik KPAI vs PB Djarum yang muncul selama ini. "Itulah kesepakatan yang telah bersama-sama kami ambil, mengakhiri polemik, kekhawatiran, mungkin juga kecemasan atlet-atlet, juga orang tua, dan tentu masyarakat secara keseluruhan tentang masa depan bulu tangkis," kata Menpora.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.