Setelah Ada Kesepakatan dengan PB Djarum, Ini Harapan KPAI

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPAI, Susanto menjelaskan hasil kesepakatan untuk tetap mengizinkan Djarum Foundation mengelar Audisi Beasiswa Bulu Tangkis dengan catatan tidak mencantum logo dan merk dagang produk hasil tembakau atau rokok di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis, 12 September 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Ketua KPAI, Susanto menjelaskan hasil kesepakatan untuk tetap mengizinkan Djarum Foundation mengelar Audisi Beasiswa Bulu Tangkis dengan catatan tidak mencantum logo dan merk dagang produk hasil tembakau atau rokok di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis, 12 September 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyambut baik hasil pertemuan dengan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum) yang difasilitasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI).

    Rapat koordinasi itu menghasilkan kesepakatan utama bahwa KPAI bakal mencabut surat permintaan penghentian Audisi Beasiswa PB Djarum dan Djarum Foundation tetap melaksanakan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis tanpa menggunakan merek dagang berupa produk hasil tembakau atau rokok.

    "Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menpora atas peran beliau memimpin rapat kali ini, kami bersama PB djarum dan PBSI juga bisa berembuk bareng dan menyepakati beberapa hal tadi," ujar Susanto di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Susanto berharap, dengan adanya kesepakatan ini, polemik antara KPAI dan PB Djarum terkait audisi bulu tangkis untuk anak-anak sudah selesai. "Kami harapkan publik juga semakin jernih melihat polemik ini agar semangat Pak Menteri membangkitkan dan menumbuhkan anak-anak bangsa yang berprestasi di bidang bulu tabgkis semakin baik," kata dia.

    Susanto juga berharap indeks perlindungan anak semakin baik, jangan stagnan. Apalagi, kata dia, keterpaparan anak dari zat adiktif berupa rokok semakin hari semakin tinggi. "Ini yang harus menjadi komitmen kita bersama," ucap dia.

    Terkait kesepakatan dengan Djarum Foundation, Susanto menilai kesepakatan itu baik untuk kedua belah pihak, sekaligus menyelesaikan pro kontra yang terjadi. "Kami harapkan ini mengakhiri polemik, baik di media sosial maupun semua polemik di warung kopi, kelompok-kelompok masyarakat terkait hal ini, termasuk misinformasi terkait adanya polemik ini," ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, selain Susanto, Komisioner Penanggung Jawab Bidang Kesehatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) KPAI, Sitti Hikmawatty juga hadir. PB PBSI mengutus Sekretaris Jenderal Achmad Budiarto. Sedangkan PB Djarum diwakili oleh anggota tim pencari bakat, yakni Lius Ponggoh.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.