TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pengurus Besar Federasi Karate-Do Indonesia (PB FORKI) diminta untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam sengketa organisasi yang membelit PB Lemkari (Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia).
Secara hukum dan organisasi kedua kubu yang tengah berselisih masih memiliki kedudukan yang sama. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan final (inkrah) dari lembaga peradilan yang menangani dualisme Lemkari yang menyatakan salah satu pihak sebagai pemegang mandat yang sah.
Dualisme kepengurusan di PB Lemkari bermula dari Kongres Lemkari di Ancol Jakarta pada 20 Februari 2016. Kongres yang memilih Ketua Umum PB Lemkari Yuddy Chrisnandi tersebut dinilai tidak sah karena selain tidak kuorum juga sarat dengan ketidaksepakatan.
Persoalan semakin meruncing karena dalam perjalanannya Yuddy bersama kepengurusannya secara sepihak merubah AD/ART tanpa sepengetahuan pendiri Lemkari berdasarkan akta notaris yang dibuat pada 1970 yaitu Anton Lesiangi. Yuddy juga melakukan pelanggaran lain yaitu memutihkan sabuk hitam yang pernah dipecat oleh Anton Lesiangi dan mendirikan Perkumpulan Karate-Do Indonesia dengan tetap menggunakan akronim Lemkari.
Singkat cerita berdasarkan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam akta pendirian Anton Lesiangi kemudian memutuskan membekukan kepengurusan Ketua Umum Yuddy Chrisnandi dan membentuk Care Taker hingga diadakan Munaslub Lemkari di Sidoarjo Jawa Timur pada 6 Agustus 2017.
Pada Munaslub tersebut terpilih secara aklamasi Ketua Umum PB Lemkari Jeannie Z Monoarfa. Meski telah diturunkan dari jabatan Ketua Umum Lemkari namun Yuddy Chrisnandi masih tetap mengklaim sebagai kepengurusan yang sah.
Bahkan Yuddy melayangkan gugatan secara organisatoris ke Pengadilan Negeri dan secara hukum ke Kemenkumham untuk mencabut SK pendiri Lemkari atas nama Anton Lesiangi. Perkembangan terbaru kedua kubu sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
"PB FORKI yang merupakan induk dari perguruan-perguruan yang menjadi anggotanya seharusnya bijak dan adil dalam menyikapi persoalan organisasi yang terjadi di Lemkari. Jangan diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pihak. Karena kalau berpihak berarti PB FORKI sudah melanggar AD/ART nya sendiri," cetus Jeannie Z Monoarfa yang tak lain adalah istri dari pendiri Lemkari, Anton Lesiangi ketika dihubungi wartawan, Kamis (12/9).
"Sebagai induk PB FORKI jangan diam saja. Harus berupaya membantu penyelesaian persoalan. Selama ini kami selalu mematuhi legal formal organisasi sesuai aturan PB PFORKI. Kami melaporkan dan memberitahukan pembekuan kepengurusan Ketua Umum Yuddy Chrisnandi. Kami juga melaporkan pelaksanaan Munaslub di Sidoarjo. Terkait persoalan organisasi yang terjadi di Lemkari saat ini pada 16 Juni 2019 kami sudah mengirimkan surat ke PB FORKI yang isinya meminta audiensi guna mencari solusi. Tetapi sampai hari ini tidak ada respon dan jawaban sama sekali ," tambahnya.
Jeannie menyatakan dugaannya bahwa PB FORKI terkesan memihak kepada kubu Yuddy Chrisnandi bukan tanpa dasar. Fakta terbaru, para atlet binaannya ditolak saat hendak mendaftar sebagai peserta kejuaraan karate tingkat nasional Panglima Cup 2019.
"Sekarang atlet-atlet kita yang mau ikut Panglima Cup ditolak. Yang diterima atlet-atlet dari pihak Yuddy. Kita belum tahu alasan resminya. Kasihan atlet. Mereka datang dari jauh loh, ada yang dari Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Mendatangkan mereka kan perlu biaya. Belum lagi betapa kecewanya mereka karena tidak bisa bertanding," tutur Jeannie.
"Mereka dipastikan tidak bisa ikut Panglima Cup karena pendaftaran sudah ditutup Rabu (11/9), kemarin," tambahnya.
Jeannie menyesalkan sikap Panitia Penyelenggara yang telah berlaku diskriminatif kepada atlet.
"Yang bersengketa kan elit pengurus. Jangan mengorbankan atlet. Tujuan kita kan membina atlet," tandasnya.
Meski mengaku sangat kecewa, namun Jeannie berharap PB FORKI dapat bersikap bijak dan tegas dalam menyikapi persoalan organisasi yang membelit Lemkari.
