Raja Sapta Sebut SEA Games Jadi Tugas Pertama di KOI

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terpilih Raja Sapta Oktohari menjelaskan program yang bakal dilaksanakan selama periode kepengurusan 2019-2024 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. TEMPO/Irsyan

    Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terpilih Raja Sapta Oktohari menjelaskan program yang bakal dilaksanakan selama periode kepengurusan 2019-2024 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. TEMPO/Irsyan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023, Raja Sapta Oktohari, mengatakan ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pria yang akrab disapa Okto ini menyebut tugas paling awal ialah mengawal pengiriman kontingen ke SEA Games 2019. 

    "Tanggal 20 (Oktober) presiden dilantik dan setelah itu baru diketahui Menpora yang akan bekerja sama dengan kami. Ini terkait anggaran untuk SEA Games," ucap dia di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

    Sebelumnya, dalam rapat pleno Kongres Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menetapkan Raja Sapta Oktohari sebagai ketua umum. Penetapan itu dilakukan secara aklamasi setelah Raja Sapta yang dikenal sebagai promotor tinju menjadi calon tunggal. 

    Saat ini rapat pleno kongres KOI memasuki tahapan pemilihan anggota Komite Eksekutif, anggota Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), dan Dewan Etik Komite Olimpiade Indonesia.

    Ketua Umum KOI sebelumnya, Erick Thohir, menyatakan Okto adalah figur yang paling tepat untuk mengisi posisi jabatan Ketua Umum (Ketum) KOI periode 2019-2023. Ia beralasan sosok Okto bukan hanya masih muda, tetapi juga memiliki pengalaman multi event internasional di mana pernah menjabat sebagai Ketua Umum Indonesia Para Games Organizing Committee (INAPGOG) 2018.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.