Selesaikan Konflik Kepengurusan PTMSI, Ini Kata Raja Sapta

Reporter:
Editor:

Hari Prasetyo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ganda campuran tenis meja Indonesia Syahrizal Nauval Akbar (kiri) dan Siti Aminah mengembalikan bola ke arah lawannya wakil Uzbekistan Kutbidillo Teshaboev/Regina KIm dalam babak penyisihan ganda campuran Kejuaraan Tenis Meja Asia ke-24, di GOR Among Raga, Yogyakarta, Selasa, 17 September 2019. ANTARA

    Ganda campuran tenis meja Indonesia Syahrizal Nauval Akbar (kiri) dan Siti Aminah mengembalikan bola ke arah lawannya wakil Uzbekistan Kutbidillo Teshaboev/Regina KIm dalam babak penyisihan ganda campuran Kejuaraan Tenis Meja Asia ke-24, di GOR Among Raga, Yogyakarta, Selasa, 17 September 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Periode 2019-2023, Raja Sapta Oktohari, optimistis bisa menyelesaikan konflik kepengurusan induk organisasi  olahraga di bawah naungan KOI, seperti yang sedang dialami Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).

    Wakil Ketua Umum Konfederasi Sepeda Asia (ACC) ini mengatakan kalau seluruh pihak ingin memajukan prestasi cabang olahraganya pasti bakal bersatu. "Kalau tujuannya bukan prestas,i ya kita bubarin saja," kata Raja Sapta di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Rabu, 9 Oktober 2019.

    Pria yang juga aktif sebagai promotor tinju ini mengaku punya pengalaman menyelesaikan konflik kepengurusan ketika memimpin Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI). Menurut dia, yang terjadi di ISSI waktu bukan lagi dualisme tapi mpat kepengurusan yang mengaku berhak memimpin ISSI. "Akhirnya semua bisa kembali bersatu, kembali mengedepankan persatuan demi prestas," ungkap dia.

    Ia menyebutkan kalau terus gontot-gontotkan karena gengsi, berarti orang itu sudah tidak benar. Raja Sapta pun meminta federasi cabang olahraga untuk mengganti orang yang tidak mau bersatu.
    "Indonesia ini 260 juta penduduknya, jangan sampai kita dikadali oleh satu, dua orang saja," ungkap dia.

    Kongres pemilihan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (9/10) sempat diwarnai kericuhan.

    Petugas keamanan sempat berdebat dengan perwakilan dari Pengurus Besar PTMSI kepemimpinan Peter Layardilay. Mereka ngotot untuk bisa masuk ke ruangan kongres. Keributan itu terjadi di depan pintu masuk usai agenda pembukaan kongres.

    PB PTMSI versi Peter Layardilay yang diwakili beberapa anggota pengurus mengaku mendapatkan undangan dan surat kuasa untuk masuk ke area kongres. Namun, pihak keamanan melarang mereka untuk masuk dan menyebut tidak ada mandat bagi PB PTMSI.

    Perwakilan PB PTMSI itu bersikukuh memiliki hak mengikuti kongres dengan memperlihatkan surat yang disebut mandat bagi kepengurusannya. Mereka juga menyebut telah mendapat izin Ketua Umum KOI Periode 2015-2019, Erick Thohir, untuk mengikuti kongres. "Kami tidak mungkin tidak berdasar. Kami yang resmi, Pak Tono (Ketua KONI 2011-2019) yang melantik kami. Kami menuntut kebenaran," ujar Humas PB PTMSI Juhara.

    Dalam empat tahun terakhir federasi cabang olahraga tenis meja memiliki tiga ketua yang mengklaim sebagai kepengurusan resmi.
    Ketiganya adalah PTMSI milik Oegroseno, Lukman Eddy, dan Tahir di periode 2018-2022. Tahir memilih mundur yang kemudian digantikan Peter Layardilay.

    Menanggapi insiden tidak diizinkanya perwakilan PB PTMSI mengikuti kongres KOI, Erick Tjohir mengakui sempat bertemu dengan perwakilan PB PTMSI. Namun, KOI memutuskan untuk tidak memberikan akses masuk bagi ketiga pengurus federasi tenis meja supaya kongres berjalan adil.

    "Sekarang jika satu cabang terpecah menjadi tiga kepengurusan yang salah siapa? Cabornya dong. Jadi jika KOI mengambil kebijakan, kalau selama pecah tak boleh ada yang masuk, boleh dong?" ucap Erick.

    Mantan Presiden Inter Milan itu pun menyarankan pihak yang tidak puas untuk melaporkan ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). "Nanti, BAKI yang memutuskan siapa yang sah. Kalau tak puas juga ke internasional, ada yang namanya CAS," kata dia menjelaskan prosedur penyelesaian keberatan di KOI.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.