Erick Thohir Digugat Pengurus Tenis Meja, Begini Pembelaannya

Reporter:
Editor:

Ariandono

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri BUMN Erick Thohir saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Chef de Mission (CdM) Indonesia, Harry Warganegara, angkat bicara terkait rencana Ketua Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Oegroseno, yang ingin melaporkan mantan Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI), Erick Thohir, ke polisi. Langkah itu dinilai Harry salah alamat.

    Harry menyebut olahraga sudah memiliki hukum dan badan yang mengawasi. Jika ingin melapor, seharusnya Oegroseno tahu harus ke mana.

    “Urusan olahraga itu ada di BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia). Tidak ada urusannya dengan kepolisian. Tapi kalau mau dilaporkan silakan," ujar Harry.

    Oegroseno hendak melaporkan Erick ke polisi setelah tidak memberangkatkan delapan atletnya ke SEA Games 2019 di Filipina. Oegroseno menilai Erick telah melakukan penipuan.

    Namun, Harry dengan tegas membantah tudingan tersebut. Aturan yang ditetapkan sudah jelas, yakni setiap cabang olahraga yang memiliki dualisme kepengurusan tidak akan diberangkatkan ke SEA Games 2019.

    PTMSI saat ini memiliki tiga kepengurusan yakni kubu Oegroseno, Lukman Eddy, dan Peter Layardilay.

    “Persoalan tenis meja kami serahkan kepada Kemenpora karena status pengurus belum beres di internal. Oleh Kemenpora diputuskan tenis meja tidak diberangkatkan. Sampai hari ini, tidak diberangkatkan," ujar Harry.

    “Sudah ada kesepakatan antara Pak Erick, Pak Tono Suratman mantan ketua KONI, dan Menpora. Kalau memang cabang olahraga serius dengan nasib atlet, jangan ada dualisme kepengurusan," tutup Harry.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.