TEMPO.CO, Jakarta - Tak penting apakah harus merangkul atau memukul mafia sepak bola, yang penting bisa duduk di kursi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)-1. Itulah barangkali prinsip yang dipegang para calon Komite Eksekutif dan Ketua Umum PSSI.
PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2 November 2019 untuk memilih Komite Eksekutif, terdiri atas Ketua Umum, dua Wakil Ketua Umum, dan 12 anggota, sehingga total ada 15 orang.
Keputusan menggelar KLB pada 2 November 2019 ini diambil PSSI dalam KLB di Ancol, Jakarta, 27 Juli 2019. KLB digelar karena Ketum PSSI Edy Rahmayadi mengundurkan diri dalam Kongres Tahunan PSSI di Bali, 20 Januari 2019. Posisi Edy digantikan Joko Driyono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PSSI yang sebelumnya menjabat Wakil Ketum 1 PSSI.
Edy, mantan Pangkostrad yang kini Gubernur Sumatera Utara, mengundurkan diri dari kursi PSSI-1 di tengah belitan match fixing (skandal pengaturan skor) yang tak kuasa ia atasi.
Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) di bawah "kapten" Suhendra Hadikuntono kemudian menginisiasi pemberantasan match fixing bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
Polri kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola pada 21 Desember 2018. Enam bulan bekerja, Satgas berhasil menetapkan 17 orang pengurus PSSI sebagai tersangka, termasuk Joko Driyono.
Ketika Jokdri, panggilan akrab Joko Driyono, ditahan, posisinya digantikan Wakil Ketua Umum 2 PSSI Iwan Budianto selaku Plt Ketum PSSI. Namun, keberadaan IB, panggilan akrab Iwan Budianto, di kursi PSSI-1 memantik kontroversi. Pasalnya, ia juga sempat berurusan dengan Satgas Antimafia Bola.
Satgas mensinyalir ada aliran dana ke IB dan jajarannya ketika menjabat Ketua Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) tahun 2009.
Kasus IB bermula dari laporan Manajer Tim Perseba Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Imron Abdul Fattah, pada delapan besar Piala Soeratin 2009. Saat itu Imron mengucurkan dana Rp 140 juta sebagai “setoran” untuk menjadi tuan rumah fase delapan besar. Saat itu polisi sempat menegaskan IB bisa menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun, polisi masih melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi menegaskan kasus ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dalam waktu dekat IB akan dipanggil kepolisian. Namun sampai Satgas berakhir masa tugasnya, IB tak kunjung diperiksa. Bagitu pun ketika Satgas Antimafia Bola jilid 2 dibentuk Polri. Satgas jilid 2 pun hanya terdengar sayup-sayup, tak terlihat sepak terjangnya.
"Mungkinkah Satgas telah 'masuk angin'?" tanya Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro di Jakarta dalam rilisnya, Senin (28/10/2019).
Kini, IB ada dalam satu paket sebagai calon Waketum 2 PSSI bersama Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan dan Cucu Sumantri, calon Ketum PSSI dan calon Waketum 1 PSSI. Ketiganya sedang menantikan lawan tanding yang sebanding dalam KLB PSSI, 2 November mendatang.
Mochamad Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Ibul juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat dan kemudian Plt Gubernur Jabar.
Sebagai polisi, tentu Ibul diasumsikan anti-mafia sepak bola, sehingga kita berharap bila kelak duduk di kursi PSSI-1, ia akan dapat membersihkan PSSI dan persepakbolaan nasional dari skandal match fixing yang membuat prestasi sepak bola nasional tak mampu unjuk gigi di tingkat Asia apalagi dunia.
Bila polisi itu ibarat kucing dan mafia bola itu ibarat tikus, maka tak mungkin kucing akan berkawan dengan tikus. "Atau mungkin seperti film kartun Tom & Jerry? Secara kasat mata kucing dan tikus itu selalu berkejaran dan bermusuhan, namun diam-diam saling merindukan dan membutuhkan," kata Indro soal bergabungnya Iwan Bule dan Iwan Budianto.
