Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Desak Kemenpora Investigasi Kasus Shalfa, Atlet Senam

image-gnews
Keluarga atlet senam artistik Shalfa Avrila Siani saat di Kediri, Jawa Timur. (ANTARA/HO)
Keluarga atlet senam artistik Shalfa Avrila Siani saat di Kediri, Jawa Timur. (ANTARA/HO)
Iklan

TEMPO.CO, Kediri – Polemik pencoretan atlet senam ritmik Shalfa Avrilia Siani dari daftar kontingen SEA Games 2019 Indonesia memantik perhatian anggota Komisi X DPR RI Abdul Hakim Bafagih. Politikus Partai Amanat Nasional ini meminta Kemenpora melakukan investigasi yang obyektif terhadap kasus ini.

Desakan tersebut disampaikan Abdul Hakim Bafagih seusai menemui keluarga Shalfa Avrilia Siani di Kediri. Hakim menilai ada kesimpangsiuran informasi yang disampaikan Kemenpora dan keluarga Shalfa. “Karena itu saya datang ke Kediri untuk mencari tahu duduk persoalannya,” kata Hakim saat dihubungi Tempo, Senin 2 Desember 2019.

Kepada keluarga Shalfa, Hakim berjanji akan memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut dia, kedua pihak harus bertemu untuk mendengar pengakuan dan penjelasan secara obyektif dan utuh.

Belum dipastikan kapan rencana pertemuan itu akan dilakukan. Namun Hakim berjanji akan secepatnya membawa persoalan ini ke Komisi X DPR yang membidangi olahraga.

Selain persoalan Shalfa, Abdul Hakim Bafagih juga sempat menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap kehidupan atlet yang sudah pensiun. Hingga saat ini masih banyak mantan atlet Indonesia yang berkehidupan pas-pasan meski telah mengukir prestasi untuk Indonesia. “Harus konkrit mencari solusi penghidupan mereka,” katanya.

Desakan yang sama disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Ia juga meminta agar dilakukan pertemuan antara KONI atau Kemenpora dengan keluarga Shalfa. Hal ini untuk meluruskan informasi soal alasan pencoretan Shalfa yang selama ini simpang siur. “Kami berharap KONI atau Kemenpora memfasilitasi pertemuan antarpelatih, orang tua, dan pihak lainnya agar bisa mengklarifikasi duduk persoalan yang sebenarnya,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Senada dengan Abdul Hakim Bafagih, Abu Bakar meminta agar persoalan ini segera menemui kejelasan. Terlebih lagi Shalfa Avrilia Siani juga merupakan penerima anugerah Satya Cundamani dari Pemerintah Kota Kediri. Anugerah ini diberikan kepada warga Kota Kediri yang memiliki prestasi di berbagai bidang dan membawa nama Kota Kediri.

Pencoretan Shalfa dari daftar kontingen SEA Games 2019 ini pertama kali disampaikan oleh ibunya, Ayu Kurniawati. Dia mengatakan jika anaknya dicoret oleh pelatihnya dengan tuduhan tidak perawan. “Kami terima kalau dikeluarkan karena alasan indispliner. Pernyataan tidak perawan itu yang kami tidak terima,” tutur Ayu Kurniawati.

Akibat tuduhan itu, anaknya mengalami trauma dan ingin pindah sekolah. Saat ini Shalfa yang duduk di bangku SMA Gresik ingin pindah ke Kediri. Celakanya, Shalfa juga mengungkapkan tak ingin lagi mengikuti senam setelah mengoleksi 49 medali selama ini.

HARI TRI WARSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

15 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

23 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

1 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

1 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

1 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

2 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

3 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.