Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Desak Kemenpora Investigasi Kasus Shalfa, Atlet Senam

image-gnews
Keluarga atlet senam artistik Shalfa Avrila Siani saat di Kediri, Jawa Timur. (ANTARA/HO)
Keluarga atlet senam artistik Shalfa Avrila Siani saat di Kediri, Jawa Timur. (ANTARA/HO)
Iklan

TEMPO.CO, Kediri – Polemik pencoretan atlet senam ritmik Shalfa Avrilia Siani dari daftar kontingen SEA Games 2019 Indonesia memantik perhatian anggota Komisi X DPR RI Abdul Hakim Bafagih. Politikus Partai Amanat Nasional ini meminta Kemenpora melakukan investigasi yang obyektif terhadap kasus ini.

Desakan tersebut disampaikan Abdul Hakim Bafagih seusai menemui keluarga Shalfa Avrilia Siani di Kediri. Hakim menilai ada kesimpangsiuran informasi yang disampaikan Kemenpora dan keluarga Shalfa. “Karena itu saya datang ke Kediri untuk mencari tahu duduk persoalannya,” kata Hakim saat dihubungi Tempo, Senin 2 Desember 2019.

Kepada keluarga Shalfa, Hakim berjanji akan memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut dia, kedua pihak harus bertemu untuk mendengar pengakuan dan penjelasan secara obyektif dan utuh.

Belum dipastikan kapan rencana pertemuan itu akan dilakukan. Namun Hakim berjanji akan secepatnya membawa persoalan ini ke Komisi X DPR yang membidangi olahraga.

Selain persoalan Shalfa, Abdul Hakim Bafagih juga sempat menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap kehidupan atlet yang sudah pensiun. Hingga saat ini masih banyak mantan atlet Indonesia yang berkehidupan pas-pasan meski telah mengukir prestasi untuk Indonesia. “Harus konkrit mencari solusi penghidupan mereka,” katanya.

Desakan yang sama disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Ia juga meminta agar dilakukan pertemuan antara KONI atau Kemenpora dengan keluarga Shalfa. Hal ini untuk meluruskan informasi soal alasan pencoretan Shalfa yang selama ini simpang siur. “Kami berharap KONI atau Kemenpora memfasilitasi pertemuan antarpelatih, orang tua, dan pihak lainnya agar bisa mengklarifikasi duduk persoalan yang sebenarnya,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Senada dengan Abdul Hakim Bafagih, Abu Bakar meminta agar persoalan ini segera menemui kejelasan. Terlebih lagi Shalfa Avrilia Siani juga merupakan penerima anugerah Satya Cundamani dari Pemerintah Kota Kediri. Anugerah ini diberikan kepada warga Kota Kediri yang memiliki prestasi di berbagai bidang dan membawa nama Kota Kediri.

Pencoretan Shalfa dari daftar kontingen SEA Games 2019 ini pertama kali disampaikan oleh ibunya, Ayu Kurniawati. Dia mengatakan jika anaknya dicoret oleh pelatihnya dengan tuduhan tidak perawan. “Kami terima kalau dikeluarkan karena alasan indispliner. Pernyataan tidak perawan itu yang kami tidak terima,” tutur Ayu Kurniawati.

Akibat tuduhan itu, anaknya mengalami trauma dan ingin pindah sekolah. Saat ini Shalfa yang duduk di bangku SMA Gresik ingin pindah ke Kediri. Celakanya, Shalfa juga mengungkapkan tak ingin lagi mengikuti senam setelah mengoleksi 49 medali selama ini.

HARI TRI WARSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anak Anggota DPR yang Tewaskan Pacarnya di Surabaya Mulai Diadili

44 menit lalu

Tersangka Gregorius Ronald Tannurbersiap melakukan adegan rekonstruksi  di parkiran bawah tanah Lenmarc Mall, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 10 Oktober 2023. Ronald yang merupakan anak anggota DPR fraksi PKB Edward Tannur itu melakukan 41 adegan reka ulang dalam kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan korban bernama Dini Sera Afrianti tewas. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Anak Anggota DPR yang Tewaskan Pacarnya di Surabaya Mulai Diadili

Anak anggota DPR Edward Tannur, Gregorius Ronald Tannur, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya


DPR Ogah Pindah ke IKN, Pemerintah: Jangan Kami Saja di Sana

1 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Ogah Pindah ke IKN, Pemerintah: Jangan Kami Saja di Sana

DPR menilai RUU DKJ perlu memberikan kekhususan kepada Jakarta, yang salah satunya bisa melalui fungsi sebagai ibu kota legislatif.


Gagal Lolos Jadi Anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin Hanya Raih 7.001 Suara

1 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Kamis petang, 3 Desember 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Gagal Lolos Jadi Anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin Hanya Raih 7.001 Suara

Ngabalin maju di dapil Buton, Sulawesi Tenggara sebagai caleg dari Partai Golkar. Dia hanya meraih 7.001 suara.


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

2 jam lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

3 jam lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

4 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

6 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

Kemendagri setuju RUU DKJ untuk dibawa ke sidang paripurna DPR guna menjadi Undang-undang.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

7 jam lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

10 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

14 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat