Soal Dana Pelatnas Olimpiade 2020, Ini Penjelasan Rosan Roeslani

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kontingen Olimpiade 2020, Rosan P. Roeslani saar ditemui di Kantornya Recapital Building, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Kepala Kontingen Olimpiade 2020, Rosan P. Roeslani saar ditemui di Kantornya Recapital Building, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kontingen Indonesia di Olimpiade 2020 Tokyo, Rosan Perkasa Roeslani, berharap dana pemusatan latihan nasional (Pelatnas) bagi cabang olahraga tidak mengalami keterlambatan. Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Beban, Binaraga, Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABBSI) bakal berkomunikasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari membahas dana Pelatnas dan pembiayaan kontingen.

    "Intinya, pekan ini, saya bakal komunikasi dengan Pak Menteri, NOC Indonesia dengan cabor-cabor untuk memastikan visi misi dan persepsi sehingga hasil bisa optimal," kata Rosan dalam wawancara bersama Tempo di Recapital Building, Melawai, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2020.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini berharap pencairan dana lebih awal bakal digunakan untuk membayar fasilitas terbaik bagi atlet yang bakal tampil di Olimpiade 2020. Menurut dia, kalau terlambat membayar, fasilitas itu bisa saja lebih dahulu dipakai oleh negara lain. "Biarlah atlet ini pikirannya hanya berlatih, bertanding, dan mencapai target yang akan kita tetapkan. Hal non teknis jangan sampai masuk ke pikiran atlet kita," ucapnya

    Berikut ini kutipan wawancara dengan Kepala Kontingen Olimpiade 2020, Rosan Roeslani:

    Pencairan dana Kemenpora menjadi salah satu masalah di SEA Games 2019. Apakah itu bisa menjadi masalah juga untuk Olimpiade 2020?

    Sebenarnya ini waktunya sudah mepet (ditunjuk sebagai kepala kontingen). Biasanya penunjukan CdM (Chef de mission) minimal setahun sebelumnya. Saya ini enam bulan. Sedangkan saya sudah dapat laporan harus segera bergerak, kalau tidak bisa jadi fasilitas di sana yang bagus-bagus sudah di-booking negara lain. Tapi intinya pekan ini saya bakal komunikasi dengan Pak Menteri, NOC Indonesia dengan cabor-cabor untuk memastikan visi misi dan persepsilah sehingga hasil nisa optimal.

    Kalau pencairan dana sampai terlambat, apakah akan mengeluarkan dana talangan seperti yang biasa anda lakukan di PB PABBSI?

    Kita harapkan tentunya saya tidak perlu keluar dana talangan. Saya akan berkomunikasi dengan Pak Menteri dan Ketua NOC supaya pencairan ini jangan sampai terlambatlah karena ini bisa menganggu prestasi juga. Biarlah atlet ini pikirannya hanya berlatih, bertanding, dan mencapai target yang akan kita tetapkan. Hal non teknis jangan sampai masuk kepikiran atlet kita sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal, itu saja. Kalau di PABBSI, insya Allah rapi. Pelaporan kami selalu paling dulu, pertanggungjawaban juga kami selalu paling rapi. Kalau di PABBSI saya masih bisa talangi, kalau ini jangan sampai ditalangilah.

    Apakah metode administrasi keuangan di PABBSI bakal diadopsi oleh cabang olahraga lain dan digunakan pada pelaporan keuangan kontingen Olimliade?

    Saya tidak mungkin mengintervensi ke cabor lain. Saya akan berkoordinasi dengan NOC dan Kemenpora jadi pelaporan keuangan itu minimal punya standard yang sama. Pengalaman saya di PABBSI, selalu mengimbau (pelaporan keuangan) jangan dilakukan pada saat waktu yang sudah pendek. Harus dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan jadi semua bisa berjalan dengan baik. Intinya pengin ada standarisasi dan pelaporan dilakukan jauh-jauh hari. Kita kerja tidak terburu-buru. Insya Allah kalau untuk CdM, pelaporan akan saya berikan secepatnya dan sesuai standar yang benar.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.