PON Papua Terganggu Virus Corona, KONI Tunggu Putusan Pemerintah

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendi membaca hasil rapat persiapan PON Papua didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate, kepala LKPP Ronny Dwi Susanto, Ketua KONI Marciano Norman, dan Ketua Harian PB PON Yunus Wonda di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. TEMPO/Irsyan

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendi membaca hasil rapat persiapan PON Papua didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate, kepala LKPP Ronny Dwi Susanto, Ketua KONI Marciano Norman, dan Ketua Harian PB PON Yunus Wonda di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. TEMPO/Irsyan

    TEMPO.CO, Jakarta - Nasib Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua yang rencananya digelar pada Oktober mendatang berada di ujung tanduk setelah terjadi pandemi virus corona. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait diundur atau tidaknya pesta olahraga nasional tersebut.

    Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi KONI Pusat, Suwarno menyatakan pihaknya akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. 

    "Untuk keputusan jadi apa tidak, atau diundur dan lain sebagainya sangat tergantung bagaimana kebijakan pemerintah," kata Suwarno saat dihubungi, Rabu, 1 April 2020.

    Suwarno menyebutkan terdapat beberapa perbedaan pola kebijakan pada PON 2020 Papua ketimbang pada PON 20016 Jawa Barat. Dalam PON 2020, menurut dia, pemerintah pusat banyak terlibat sementara pada PON 2016 Jawa Barat penyelenggaraan praktis hanya menjadi urusan KONI dan pemerintah daerah.

    "Untuk Papua ini secara khusus bahkan presiden turun tangan, Menko PMK turun tangan, semua jajaran kemarin dilibatkan dengan munculnya Inpres," kata dia.

    Bentuk keterlibatan pemerintah pusat dalam PON 2020 dituangkan dalam penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua. Inpres itu ditandatangani pada 17 Januari 2020. Presiden Jokowi telah memerintah 28 lembaga negara di pusat maupun daerah untuk ikut menyukseskan pelaksanan PON XX 2020 Papua.

    Mengenai meluasnya penyebaran Covid-19, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan PON 2020 di Papua. Dengan kian masifnya penyebaran wabah virus corona, ia mengatakan PON tidak mungkin lagi bisa dilaksanakan.

    “Kami meminta agar pemerintah segera memberikan kepastian atas penundaan pelaksanaan PON Papua. Jangan sampai dengan para pemangku kepentingan olah raga nasional mulai dari atlet, pelatih, dan ofisial cabang-cabang olah raga terkatung-katung menunggu kepastian pelaksanaan PON,” ujar Syaiful Huda, melalui keterangan tertulis, Ahad, 29 Maret 2020.

    Ia mengusulkan agar pelaksanaan PON Papua ditunda selama satu tahun. Dengan demikian baik atlet maupun pihak penyelenggara bisa mendapatkan kepastian waktu pelaksanaan PON tanpa terganggu virus corona.

    “Banyak event olah raga di tingkat regional maupun internasional yang juga ditunda akibat Covid-19 seperti Olimpiade Jepang 2020 maupun Piala Eropa 2020. Rata-rata event tersebut ditunda hingga 2021. Jadi tidak ada salahnya jika PON 2020 ditunda hingga satu tahun mendatang,” ucap dia.

    Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto memaklumi usulan pengunduran PON 2020 di Papua. Meskipun demikian, Gatot menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memutuskan karena masih harus berkomunikasi dengan Pemprov Papua sebagai penyelenggara.

    "Kami menghargai apa yang disampaikan Pimpinan Komisi X, itu sangat wajar sekali," kata Gatot melalui konferensi video, Senin, 30 Maret 2020.  "Kami sedang melakukan exercise bagaimana komunikasi kami nanti dengan pihak Gubernur Papua dan pihak PB PON."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.