Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Hakim Bafagih mengusulkan penundaan PON 2020 hingga 2021. Usulan ini karena pemerintah saat ini sedang fokus menangani wabah corona, yang menghabiskan banyak anggaran.
Politikus dari Partai Amanat Nasional menyebutkan
Presiden telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Melalui Perppu ini, pemerintah akan melakukan sejumlah penundaan dan realokasi anggaran baik APBN maupun APBD.
"Prioritas pembiayaan, sarana-prasarana nasional, maupun pengelolaan sumber daya saat ini adalah dalam rangka upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah Covid-19," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2020.
Hakim menuturkan wabah corona meluas hampir ke seluruh daerah yang akan mengikuti PON 2020. Jika terus dilanjutkan sesuai jadwal, kata dia, akan ada beberapa kegiatan persiapan yang dilakukan melalui kontak fisik dan melibatkan orang dengan jumlah yang banyak pada tempat dan waktu yang sama.
"Dapat diambil kesimpulkan bahwa upaya persiapan pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, seperti pembangunan venue, penyiapan akomodasi, pengadaan peralatan, pembiayaan maupun persiapan kontingen, tidak mungkin lagi dapat dijalankan sesuai rencana dan tepat waktu," ujar dia.
"Penundaan PON 2020 hingga tahun 2021 kami usulkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi nasional menyangkut upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, ketersediaan anggaran dan kemampuan daerah," ujar Hakim.
Iklan
