Pemprov Papua Kirim Surat ke Jokowi, Minta Arahan Soal PON 2020

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan pembangunan pagar lapangan hoki di Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis 9 Januari 2020. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan keempat arena olahraga atau venue yaitu lapangan hoki, lapangan kriket, arena aquati, dan istora Papua Bangkit akan selesai pada Juni 2020 guna mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua. ANTARA FOTO/Gusti Tanati

    Pekerja menyelesaikan pembangunan pagar lapangan hoki di Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis 9 Januari 2020. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan keempat arena olahraga atau venue yaitu lapangan hoki, lapangan kriket, arena aquati, dan istora Papua Bangkit akan selesai pada Juni 2020 guna mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua. ANTARA FOTO/Gusti Tanati

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 terhadap persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 Papua.

    Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Musa’ad, menyatakan surat itu juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. "Pekan lalu dikirim suratnya," kata Musa’ad saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 April 2020.

    Menurut dia, poin yang disampaikan kepada ke Presiden Jokowi soal sejauh mana persiapan PON yang telah dikerjakan. Target yang dipatok bahwa penyelesaian seluruh venue harus rampung pada Juni mendatang.

    "Setelah wabah ini memang agak terganggu beberapa venue, pengerjaan itu agak tertunda karena ada beberapa sebagai dampak corona yang cukup mempengaruhi progress," kata dia.

    Musa’ad menyerahkan keputusan kepada pemerintah pusat perihal menunda atau tetap melaksanakan PON pada Oktober mendatang. Pemprov Papua, kata dia meminta pertimbangan dan arahan Presiden Jokowi untuk bisa mengambil keputusan secepatnya.

    "Surat dari gubernur, tidak meminta tunda atau apa, hanya meminta arahan lebih lanjut terkait kondisi hari ini sampai berapa lama sehingga kita juga bisa mendapatkan keputusan, sehingga kita bisa antisipasi dampaknya," kata dia.

    Menurut dia, jika penundaan pelaksanaan PON 2020 Papua harus ditangguhkan bakal dilakukan penyesuaian kebijakan. "Kalau ditunda kita bisa alihkan anggaran untuk penanganan Covid-19, intinya semua menjadi wewenang pemerintah pusat," kata Musa’ad.

    IRSYAN HASYIM

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Fakta Vaksin Nusantara

    Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai pro dan kontra.