Sebelumnya, Komisi X DPR mengeluarkan rilis yang menyatakan DPR dan Kemenpora sepakat menunda PON 2020 dalam rapat kerja pada Selasa, 14 April 2020. Namun, menurut Menpora dalam rapat kerja itu, seperti terlihat dari poin kesimpulan rapat, yang benar adalah DPR mendesak Menpora untuk menunda ajang olahraga terbesar di tanah air itu.
"Jadi saya kira itu clear betul kesimpulan rapatnya, jadi belum ada keputusan Menpora menunda," kata Zainudin Amali melalui video conference, Rabu, 15 April 2020.
Menteri kelahiran Gorantalo ini menuturkan aspirasi dari DPR untuk menunda PON 2020 Papua bakal diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. "Kewajiban saya sebagai menteri ya harus melaporkan dulu dalam rapat kabinet kepada presiden, baru itu bisa diputuskan," kata dia.
Zainudin mengatakan telah mengajukan jadwal rapat terbatas kabinet untuk membahas PON 2020 ini. "Tentu prioritas kegiatan bapak presiden sangat menentukan waktunya. Saya sudah minta kepada sekretariat kabinet, Pak Pramono Anung kalau boleh dijadwalkan dalam waktu segera," ujar dia.
Menurut dia, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR telah disampaikan juga kondisi Papua yang terdampak penyebaran virus corona. Pengerjaan venue yang ada di sana itu praktis hampir terhenti. "Ada yang jalan, tapi pekerjaan besar hampir terhenti karena teman-teman semua tahu bahwa pemberlakuan pembatasan yang ada di Papua bahkan sudah sejak Maret," kata dia.
Zainudin menyebutkan kondisi pembatasan di Bumi Cendrawasih menyulitkan pekerja yang tengah membangun venue maupun wisma atlet, khusus tenaga kerja dari luar Papua. "Mobilitas terkendala dan terganggu," kata dia.
Menpora menuturkan usulan penundaan PON Papua sudah datang dari induk cabang olahraga dan KONI Pusat maupun daerah. "Jadi aspirasi untuk tunda PON datang dari berbagai pihak, tapi tentu tugas saya adalah membuat semua itu jadi laporan kepada presiden," ujar dia.
IRSYAN HASYIM
