Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PON Diundur, Papua Alihkan Dana Rp 2 Triliun buat Perangi Corona

image-gnews
Suasana Lokasi Venue Pon 2020 Papua, Kampung Harapan, Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (16/4/2020). ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Suasana Lokasi Venue Pon 2020 Papua, Kampung Harapan, Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (16/4/2020). ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan memiliki ruang fiskal sebesar Rp 2 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 setelah Presiden Joko Widodo memutuskan menunda Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua.

Dalam rapat kabinet terbatas pekan ini, Jokowi memundurkan waktu pelaksanaan PON dari Oktober 2020 menjadi Oktober 2021. Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua, Alexander Kapisa dana Rp 2 triliun itu awalnya dialokasikan untuk penyelenggaraan PON Papua. Aspek penyelenggaraan itu meliputi acara pembukaan, transportasi, akomodasi, konsumsi, peralatan dan penutupan PON.

"Karena penyelenggaraan PON diundur sehingga ada ruang terbuka untuk pemerintah daerah untuk melakukan refocusing untuk memenuhi kebutuhan pencegahan covid ini," kata dia.

Dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, kata Alexander, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal telah menyampaikan anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 400 miliar ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua. Ia menyebutkan dengan penundaan PON makanya tersedia anggaran yang bisa di-refocusing untuk melakukan pencegahan Covid-19 yang lebih massif lagi.

"Kita ketahui bersama kondisi Papua jauh berbeda dengan yang lain terutama dari sisi infrastruktur kesehatan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, kondisi geografis yang menjadi tantangan pencegahan Covid-19 yang bisa berimplikasi kepada pembengkakan anggaran yang dibutuhkan di lapangan. "Sehingga sangat berarti dengan adanya penundaan PON ini, sehingga pemerintah daerah dengan leluasa melakukan refocusing," kata dia.

Namun, kata Alexander, alokasi anggaran untuk pembangunan venue tetap sesuai peruntukkan dan tidak mengalami realokasi dan refocusing. Ia menjelaskan dalam APBD Papua 2020 terdapat dua pos anggaran untuk PON yakni persiapan dan penyelenggaraan.

"Berkaitan refocusing sendiri itu tidak mengganggu mata anggaran untuk venue, yang dilakukan refocusing itu pada segi anggaran pada penyelenggaraan," kata dia.

IRSYAN HASYIM

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

13 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

14 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

19 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

2 hari lalu

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud serupa, yakni meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran dan pemilihan presiden ulang.


Asprov PSSI Sumut Gandeng Indra Sjafri Sebagai Konsultan Tim Sepak PON 2024

2 hari lalu

Indra Sjafri. PSSI
Asprov PSSI Sumut Gandeng Indra Sjafri Sebagai Konsultan Tim Sepak PON 2024

Asprov PSSI Sumut menggandeng Indra Sjafri sebagai konsultan tim sepak bola yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.