Persipura Minta Direksi PT LIB Tak Diisi Pengurus PSSI

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

    PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

    TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Persipura Jayapura meminta direksi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), operator Liga 1 dan 2, tidak diisi orang dari dalam PSSI. Hal itu agar terhindar dari konflik kepentingan seperti isu yang berkembang dan berujung pengunduran diri Cucu Soemantri dari kursi direktur utama.

    "Karena kami tetap tidak menyetujui LIB dipegang oleh orang PSSI, termasuk Exco, apapun situasinya. Jangan sampai nanti ada pernyataan bahwa, ini karena waktunya mepet dan mendadak jadi untuk sementara dijalankan oleh Plt dan lain sebagainya," ujar Ketua Umum Persipura Benhur Tomi Mano dalam siaran tertulis, Rabu.

    Benhur meminta direksi PT LIB yang baru segera dibentuk menyusul mencuatnya beberapa opsi perihal kelanjutan kompetisi. Dalam rapat virtual dengan PSSI, sejumlah klub memiliki perbedaan pendapat, ada yang setuju dilanjutkan dan ada juga yang menolak.

    Bagi dia, kelanjutan kompetisi bisa lebih jelas apabila kepengurusan PT LIB sudah terbentuk. Maka dari itu, ia meminta agar orang-orang profesional lah yang mengisi jajaran direksi PT LIB.

    "Kepengurusan LIB harus segera dibentuk jika ingin kelanjutan kompetisi lebih jelas. Karena ada harapan, Liga 1 berlanjut," kata dia.

    Perihal sikap Persipura tentang kelanjutan kompetisi, Benhur menegaskan bahwa pihaknya patuh terhadap apapun keputusan pemerintah. Pasalnya, pemerintah dinilai lebih tahu apakah sepak bola bisa melanjutkan liga atau tidak di tengah pandemi Covid-19 ini.

    "Pada dasarnya, sikap Persipura adalah bagaimana menurut pemerintah, kalau pemerintah oke dan memberikan lampu hijau ya kita ikut. Tapi kalau pemerintah tidak memberikan signal ya sebaiknya kita menahan diri," kata dia.

    "Alasan kita adalah karena pemerintah yang paling tahu situasi dan perkembangan terkait wabah yang sedang melanda negeri kita, jadi apapun keputusan pemerintah pasti sudah dengan pertimbangan yang sangat matang," ujar Benhur menambahkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.