TEMPO.CO, Jakarta- Pengunduran waktu pelaksanaan PON Papua dari tahun ini ke tahun depan dipastikan tidak terganggu masalah anggaran. Sekretaris Daerah Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan pembangunan venue tetap berlangsung dengan menyesuaikan anggaran yang telah disesuaikan.
"Beberapa venue yang dibangun APBN maupun APBD semua telah mengunakan multiyears, jadi dia tahun ganda," ujar dia saat dihubungi, Rabu, 10 Juni 2020.
Ridwan mengklaim sudah ada arena pertandingan yang infrastukturnya telah mencapai 99 persen. Ia menyebutkan sebagian venue ditargetkan rampung pada bulan Juni dan Juli 2020.
"Namun ada beberapa (proses) rehab yang kita tunda tahun depan karena PON-nya juga sudah ditunda tahun depan," ujar dia.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan sejumlah relokasi anggaran penyelenggaraan PON 2020 menjadi anggaran penanganan Covid-19. Ridwan menyebutkan sejumlah anggaran yang masih dipertahankan yaitu untuk pembelian peralatan dari luar negeri.
"Tidak semua yang digeser cuma untuk penyelengaraan, sebagian peralatan yang memang produk dalam negeri," kata dia menjelaskan prosea penyesuain anggaran.
Sebelumnya, PB PON meminta Pemprov Papua bisa rasional dalam melakukan realokasi dan refocusing anggaran pasca bergesernya waktu pelaksanaan dari Oktober 2020 menjadi 2021.
Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda mempersilahkan Pemprov untuk menggunakan sebagian dana penyelenggaran PON yang berjumlah Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
"Hanya saja kami minta supaya terkait penanganan covid, selain PB PON masih ada sumber dan lain yang mungkin bisa digunakan," kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Mei 2020.
Menurut dia, Pemprov Papua telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 400 miliar untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di Bumi Cendrawasih. Jika anggaran PB PON harus digeser, Yunus berharap hal itu tak mengganggu pos pembelian peralatan.
"Kalau normal tahun 2021, APBD di Papua itu rata-rata bisa normal di bulan April, baru normal mulai kegiatan. Itu sisa April ke Oktober, sisa 4-5 bulan," kata dia berharap persiapan PON Papua tidak lagi dilakukan secara terburu-buru.
Yunus menyampaikan sebagian besar kebutuhan peralatan harus didatangkan dari luar negeri. Menurut dia, butuh sekitar 3-4 bulan dari proses pembelian sampai pengiriman. PB PON telah menyampaikan permintaannya itu ke Bidang Penganggaran Pemprov Papua.
"Saya pikir pemerintah sudah menghitung semua, pasti pemerintah bisa melihat mana yang bisa dilakukan," ucap dia.
Terkait permintaan dana sebesar Rp 2,3 triliun ke pemerintah pusat, Yunus menyatakan telah menyerahkan rincian penggunaanya ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia menyebutkan permintaan dana itu dalam proses verifikasi dan rasionalisasi dari pemerintah pusat.
"Kami ajukan sekarang, tidak sekaligus langsung bisa dibantu, tidak mungkin. Dilihat lagi semua apakah ini memenuhi kebutuhan PON atau apakah ini masuk akal, kan ada tim verifikasi," kata dia.
PON 2020 yang akan diselengarakan di Papua pada Oktober mendatang dipastikan diundur setelah mendapat desakan dari sejumlah pihak. Para atlet yang akan bertanding sebelumnya mengeluhkan soal persiapan mereka yang tak akan maksimal jika PON dilaksanakan sesuai jadwal.
