Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Papua Usulkan Peparnas Digelar Sebelum PON XX 2021

image-gnews
Atlet Peparnas cabang panahan Jawa Barat konsentrasi membidik sasaran saat berlatih di venue PON XIX dan Peparnas XV di lapang Pajajaran, Bandung, 25 Juli 2016. Para atlet difabel ini semangat berlatih menjelang dua kompetisi olah raga tingkat nasional yang akan mereka hadapi dalam waktu dekat. TEMPO/Prima Mulia
Atlet Peparnas cabang panahan Jawa Barat konsentrasi membidik sasaran saat berlatih di venue PON XIX dan Peparnas XV di lapang Pajajaran, Bandung, 25 Juli 2016. Para atlet difabel ini semangat berlatih menjelang dua kompetisi olah raga tingkat nasional yang akan mereka hadapi dalam waktu dekat. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Besar Pekan Paralimpiade Nasional Papua mengusulkan agar pelaksanaan Peparnas XVI dapat dilaksanakan sebelum penyelenggaraan PON XX 2021. Usul itu dikemukakan Sekretaris Umum II PB Peparnas Papua, Timotius Matuan. 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang semula dijadwalkan 20 Oktober-2 November 2020 ditunda menjadi bulan Oktober 2021 karena wabah corona.

Dengan penundaan PON, Peparnas 2020 di Papua juga mengalami penundaan tahun 2021.

"Memang umumnya Peparnas kerap dilaksanakan usai pelaksanaan PON. Tapi di Papua, kami mengusulkan agar event Peparnas bisa dilaksanakan sebelum PON, dengan demikian, event ini dapat menjadi acuan atau test event bagi panitia PON,” ujar Timotius melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Juli 2020.

Ia mengatakan hingga saat ini belum ada kegiatan olahraga yang digelar di Papua sebagai test event bagi panitia PON. Sebab, Popnas dan Peparpenas Papua tahun 2019 yang harusnya menjadi test event bagi panitia PON justru dipindahkan ke Jakarta.

"Kami saat ini siapkan SK, kemudian kita akan ajukan RKA untuk tahun 2020 dan 2021, kami berharap Peparnas bisa dilaksanakan lebih awal, mungkin bulan Agustus bisa dilaksanakan kemudian Oktober dilaksanakan PON," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua National Paralympic Committee (NPC) Papua, Jaya Kusuma menuturkan sepanjang sarana dan prasarana, SDM dan pembiayaan tersedia, NPC Papua tetap siap bila Peparnas dilaksanakan lebih awal.

"Kalau NPC Papua prinsipnya harus komunikasi dengan NPC pusat, dan NPC seluruh Indonesia. Jika kita mau maju memang satu hal yang baru, suatu langkah yang maju bila kita mau dahulukan," ucap Jaya.

"Kita masih punya waktu 1 tahun lebih, jika memang dilaksanakan lebih awal, bisa di bulan Agustus atau September, tidak masalah, sepanjang sarana dan prasarana dan pembiayaan tersedia tidak ada masalah," kata dia.

IRSYAN HASYIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

48 menit lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

18 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

19 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

23 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


Asprov PSSI Sumut Gandeng Indra Sjafri Sebagai Konsultan Tim Sepak PON 2024

2 hari lalu

Indra Sjafri. PSSI
Asprov PSSI Sumut Gandeng Indra Sjafri Sebagai Konsultan Tim Sepak PON 2024

Asprov PSSI Sumut menggandeng Indra Sjafri sebagai konsultan tim sepak bola yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.