KPK Beri Lampu Hijau Pembangunan Hambalang Dilanjutkan, tapi ...

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kanan-kiri: Presiden Joko Widodo, Menpora Imam Nachrowi, Johan Budi, dan Menteri PU Basuki Adimulyono meninjau kondisi sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 18 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi Rp 1,2 Triliun. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    Kanan-kiri: Presiden Joko Widodo, Menpora Imam Nachrowi, Johan Budi, dan Menteri PU Basuki Adimulyono meninjau kondisi sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 18 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi Rp 1,2 Triliun. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.CO, JakartaPembangunan proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat, sebagai lokasi pelatnas sudah mendapat lampu hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilanjutkan, tetapi nasibnya masih mengambang.

    Kementerian Pemuda dan Olahraga baru mulai membicarakan lagi rencana kelanjutan pembangunan proyek Hambalang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru-baru ini.

    Akan tetapi, menurut Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto, pembicaraan itu terhenti ketika serangan pandemi COVID-19 melanda Tanah Air, yang membuat perhatian  pemerintah tersedot untuk menangkal wabah tersebut.

    "Hambalang sudah dapat izin. Saya datang sendiri ke KPK pada Maret 2016 dan ditemui pimpinan KPK saat itu ada Pak Saut (Sitomorang) dan Alexander Marwata. Ada suratnya juga diterbitkan 2015 oleh pak Plt Ketua KPK,” kata Gatot kepada Antara di Jakarta, Minggu, 19 Juli 2020.

    Megaproyek Hambalang sudah terbengkalai sejak 2011 karena terbelit kasus korupsi yang menyeret menpora kala itu, Andi Alfian Mallarangeng.

    Pembangunan megaproyek senilai lebih dari Rp2 triliun itu juga melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga masih perlu dilakukan audit fisik oleh Kementerian PUPR.

    Sehingga, menurut Gatot, kelanjutan Hambalang yang direncanakan menggunakan anggaran Kementerian PUPR itu masih belum bisa dilanjutkan lantaran mesti didesain ulang.

    Pun demikian, Gatot menyatakan pihak Kemenpora sudah mulai membicarakan lagi rencana kelanjutan pembangunan Hambalang bersama PUPR.

    "Sebelumnya pernah dibahas dengan pak Dirjen (PUPR) sebelum ada COVID-19. Tapi semenjak ada COVID-19, konsentrasi kami  semua pada COVID-19," ungkap Gatot.

    "Kemudian sekarang kami coba hidupkan kembali yang penting masing-masing bikin standing position-nya," ujarnya.

    Saat ini, Menpora Zainudin Amali tengah menyusun peta grand design olahraga nasional guna memetakan situasi dan kondisi olahraga saat ini dan di masa mendatang.

    Hambalang bersama Sekolah Khusus Olahraga di Cibubur akan dioperasikan untuk mengoptimalkan peningkatkan prestasi olahraga dalam rancangan Kemenpora.

    Sejak kepemimpinan Menpora Imam Nahrawi, Hambalang sebetulnya sudah direncanakan menjadi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional atau lokasi pelatnas atlet junior dan senior menjelang perhelatan multicabang internasional.

    Namun rencana tersebut kembali gagal dituntaskan setelah Imam Nahrawi terseret dugaan kasus korupsi dana hibah KONI pada 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selama 4 Bulan Ada Bantuan Tunai untuk Pegawai Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Pemerintah memberikan bantuan tunai bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta selama 4 bulan. Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan hal itu demi ekonomi.