TEMPO.CO, Jakarta - Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) siap menjawab tantangan setelah lembaga di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga ini urung dibubarkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan efisiensi anggaran.
"Kami bersyukur tidak masuk dalam daftar 18 lembaga yang dibubarkan Presiden Jokowi. Kini, kita harus siap menjawab tantangan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) keolahragaan dalam upaya menghadapi Piala Dunia U-20 2021 dan saat menjadi tuan rumah Olimpiade 2032," kata Ketua BSANK Hari Amirullah dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.
Baca Juga:
Dengan tetap eksis, kata dia, BSANK harus melangkah lebih baik terutama menetapkan standardisasi semua instrumen terkait kualitas penyelenggaraan keolahragaan nasional dengan standar internasional.
BSANK, lanjut Hari akan melakukan sertifikasi bagi tenaga keolahragaan seperti pelatih, wasit/juri, instruktur, psikolog, biomekanis, maseur, paramedis, ahli gizi olahraga, dan fisiolog. Begitu juga terhadap organisasi induk cabang, klub, lembaga diklat, kurikulum, penyelenggara event, serta sarana dan prasarana olahraga.
"Pembangunan kualitas tenaga keolahragaan itu sangat penting dalam mendorong prestasi atlet nasional yang siap bersaing di kancah dunia. Tanpa, tenaga keolahragaan yang mumpuni maka akan sulit mewujudkan keinginan Indonesia meraih prestasi jika menjadi tuan rumah Olimpiade 2032," kata Hari.
Hari mengklaim, meski nyaris dibubarkan, peran BSANK dalam sistem olahraga nasional sudah tampak dibuktikan dengan pemberian akreditasi terhadap pengurus besar cabang olahraga di antaranya IPSI, FTPI, PBSI dan PABBSI. Induk organisasi olahraga tersebut terakreditasi sejak 2017.
BSANK adalah badan yang didirikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11/2014. Pembentukan lembaga ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3/2005 pada pasal 81 ayat (4). Hadirnya BSANK merupakan tuntutan kebutuhan akan kompetensi yang saat ini menjadi persyaratan global dalam memasuki perdagangan bebas.
Dalam pembangunan keolahragaan, SDM yang memiliki posisi sangat strategis dibandingkan faktor-faktor pembangunan olahraga lainnya. Semua pembiayaan bagi tenaga keolahragaan juga tidak hanya dianggap sebagai labour cost, tetapi sebagai nilai investasi yang akan menghasilkan nilai tambah berlipat ganda jika dikelola dengan baik dan benar.
Saat ini, negara-negara yang menduduki 10 besar Olimpiade memiliki badan yang mengurusi standardisasi keolahragaan seperti BSANK untuk menjamin daya saing global, antara lain Australia (ANTA), Amerika Serikat (NSF/ANSI), Cina (SCAB-C), Kanada (CAC), dan Prancis (COFRAC).
