Dapat Status WTP dari BPK, Menpora: Ada yang Bilang Sarang Tikus

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali (kedua kanan) bersama Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Winarto (kanan), Sekjen Kemenpora Gatot S Dewa Brata (kiri) dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto (kedua kiri) meninjau calon kantor panitia penyelenggara Piala Dunia U-20 2021 (INAFOC) di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2020. INAFOC akan berkantor di GBK Arena selama persiapan hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 pada 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali (kedua kanan) bersama Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Winarto (kanan), Sekjen Kemenpora Gatot S Dewa Brata (kiri) dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto (kedua kiri) meninjau calon kantor panitia penyelenggara Piala Dunia U-20 2021 (INAFOC) di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2020. INAFOC akan berkantor di GBK Arena selama persiapan hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 pada 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan pada Selasa, 22 Juli 2020. Berita acara serah terima ditandatangani oleh Anggota BPK Achasanul Qosasi dan Menpora Zainudin Amali.

    Kemenpora terakhir mendapatkan predikat WTP pada tahun 2009. "Tahun-tahun sebelumnya nggak bisa WTP karena ada kejadian-kejadian. Tahun ini kita buktikan kita bisa berubah," kata Zainudin dalam konfrensi pers virtual, Rabu, 22 Juli 2020.

    "Ada yang bilang (Kemenpora) sarang tikus atau korupsi kita tidak akan membantah. Kita harus tunjukkan kinerja dan komitmen kita untuk meyakinkan publik bahwa Kemenpora itu berubah," ujarnya.

    Sebelum mendapatkan predikat WTP, BPK sempat meminta Kemenpora menindaklanjuti 13 rekomendasi, salah satunya menyelesaikan pajak impor dan bea masuk peralatan 13 cabang olahraga untuk Asian Games 2018 sebesar Rp 11,1 miliar, serta membayar sewa gudang bagi peralatan itu sebesar Rp 5,5 miliar.

    Menurut Amali, terkait pajak impor dan bea masuk peralatan Asian Games 2018 telah dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinaror Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. "Status terakhir diserahkan ke Kejagung sebagi pengacara negara maka itu sekarang menjadi ranah di Kejagung," kata dia.

    "Itu tidak jadi dibebankan kepada kita karena sekarang ditangani Kejagung, jadi Kejagung yang mengejar pihak-pihak ketiga itu (yang menunggak pajak impor). Waktu itu disepakati dalam rapat, keputusan rapat memerintahkan Kejagung untuk memanggil pihak-pihak itu," ucap Zainudin Amali.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.