Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Sultra Dukung 2,5 Persen APBD untuk Pembinaan Olah Raga

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Attlet muda panahan asal Makassar membidik target saat kejuaran Porda XV Sulsel di Kabupaten Bantaeng, Sulsel di Lapangan Kabupaten Bantaeng, Selasa 16 September 2014. TEMPO/Iqbal Lubis
Attlet muda panahan asal Makassar membidik target saat kejuaran Porda XV Sulsel di Kabupaten Bantaeng, Sulsel di Lapangan Kabupaten Bantaeng, Selasa 16 September 2014. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDPRD Sulawesi Tenggara mendukung usulan KONI mengenai alokasi anggaran sebesar 2,5 persen dari APBD untuk meningkatkan pembinaan olah raga.

Wakil Ketua DPRD Sultra Nur Salam Lada di Kendari, Senin, 28 September 2020, mengatakan prinsipnya dewan mendukung setiap gagasan yang bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia, apalagi melalui pembinaan olahraga.

"DPRD berpandangan bahwa pembiayaan pembinaan olahraga membutuhkan sinergitas antara pemerintah, DPRD dan pelaku olahraga. Itu yang penting," kata Nur Salam, politisi PDI Perjuangan.

Wakil Ketua I KONI Sultra, Ashar mengatakan anggaran pembiayaan sektor olahraga cukup kompleks sehingga dibutuhkan keberpihakan pemerintah dalam hal anggaran.

"Jangan memandang olahraga dari sisi seni, rekreasi dan penyelenggaraan kompetisi tetapi pahami dunia olahraga sebagai wahana pembangunan sumber daya manusia andal," kata Ashar.

Oleh karena itu, pembiayaan sektor olahraga tidak boleh ditempatkan sebagai urusan pelengkap karena berkontribusi menciptakan generasi muda pemimpin masa depan.

KONI Sultra juga mengusulkan revisi larangan pejabat publik menjadi pimpinan organisasi olahraga maupun pengurus cabang olahraga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sudahlah daripada terus menerus UU Sistem Keolahragaan Nomor 3/2007 dilanggar atau terkesan tidak dipatuhi lebih baik direvisi. Toh kenyataannya di daerah membutuhkan figur pejabat publik mengurus olahraga," kata Ashar yang juga Kadis Pemuda dan Olahraga Sultra.

Alasan mendasar pejabat publik didudukkan sebagai pengurus maupun ketua cabang olahraga karena masih langka pengusaha yang mau berkorban untuk pembinaan olahraga.

"Bicara membina olahraga tidak terlepas dari kebutuhan anggaran. Nah, di daerah kita (Sultra) dan mayoritas daerah lain di Indonesia masih menggantungkan harapan pada keuangan APBB dan APBN," katanya.

Pengamat olahraga Muh Nasir mengatakan penggiat olahraga di daerah mengidolakan pejabat birokrasi, kepala dinas dan anggota DPRD menjadi pengurus maupun ketua cabang olahraga karena mereka memiliki potensi finansial.

"Ya, paling mengharapkan partisipasi pengusaha kontraktor yang menggantungkan harapan pada proyek-proyek pemerintah. Artinya, kontraktor yang dekat dengan gubernur, bupati dan kepala dinas," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil HR Nana Nuriana, Mantan Gubernur Jawa Barat yang Berpulang Hari Ini

2 hari lalu

Tangkapan layar, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode HR Nana Nuriana. (ANTARA/Istimewa)
Profil HR Nana Nuriana, Mantan Gubernur Jawa Barat yang Berpulang Hari Ini

Mantan Gubernur Jawa Barat HR Nana Nuriana berpulang hari ini. Berikut profil Gubernur Jawa Barat dua periode itu.


Simak Syarat dan Prosedur Jadi Kepala Desa, Segini Besaran Gajinya

5 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Simak Syarat dan Prosedur Jadi Kepala Desa, Segini Besaran Gajinya

Anggaran gaji kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dari APBD Desa. Bagaimana syarat menjadi kepala desa?


Bamsoet Apresiasi Atlet KONI yang Tampil di PON 2024

10 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan pengurus KONI  DKI Jakarta. Selasa 2 Juli 2024
Bamsoet Apresiasi Atlet KONI yang Tampil di PON 2024

Anggaran untuk atlet di PON 2024 turun drastis dibanding PON 2021 di Papua.


Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dikabarkan didorong oleh ayahnya, Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.


Jakarta Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, Berapa APBD-nya?

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Jakarta Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, Berapa APBD-nya?

Sebagai pusat industri, perdagangan dan keuangan, Jakarta masih tetap diincar investor. Anggaran atau APBD-nya pada 2024 sebesar Rp 81.71triliun.


Jokowi Terima Keluhan Jalan Rusak di Kalteng: Harusnya Pusat Nggak Cawe-cawe, tapi Nggak Apa-apa

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Terima Keluhan Jalan Rusak di Kalteng: Harusnya Pusat Nggak Cawe-cawe, tapi Nggak Apa-apa

Jalan rusak di Kalteng yang dikeluhkan ke Jokowi merupakan ruas yang berada di Kereng Pakahi hingga Kampung Melayu sepanjang 80 kilometer.


Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

22 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

Bey Machmudin berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi.


Bupati Bolaang Mongondow Timur Hadiri Musorkab

25 hari lalu

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) , Sam Sachrul Mamonto memberikan sambutan di Musyawarah Olahraga Kabupaten di KONI Boltim ke-3 di Pantai Baru Buaya kecamatan Nuangan, Selasa 18 Juni 2024. Foto dok. Boltim.
Bupati Bolaang Mongondow Timur Hadiri Musorkab

Sam Sachrul berharap pengurus baru KONI Boltim bisa lebih memperhatikan dan mengembangkan bakat para atlet sehingga bisa meraih prestasi.


Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

32 hari lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sambutan saat pembukaan Kongres Biasa PSSI 2024 di Hotel Shanghai-La, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam Kongres Biasa PSSI tahun ini membahas tentang transformasi Liga 1, regulations baru pemain asing hingga audit keuangan federasi perkembangan Training Center di IKN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung transformasi sepak bola Indonesia.


Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

43 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.   Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.