TEMPO.CO, Jakarta - Masalah dualisme muncul di kepengurusan Ikatan Sports Sepeda Indonesia (PB ISSI). Forum Pengprov ISSI menggelar Munaslub di Jakarta pada Sabtu, 17 Oktober 2020, yang menetapkan Tatang Sulaiman sebagai ketua umum baru periode 2020-2024.
Munaslub ISSI oleh Forum Pengrpov digelar sebagai tindak lanjut deklarasi mosi tidak percaya terhadap kepengurusan PB ISSI di bawah kepemimpinan Raja Sapta Oktohari di Bandung pada 27 Juni lalu.
Forum tersebut menyebut telah terjadi kekosongan kepemimpinan di PB ISSI selama 11 bulan terakhir. Raja Sapta Oktohari dinilai seharusnya lengser dari Ketua Umum ISSI apalagi dia juga telah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Sesuai AD/ART KOI, pemimpin tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum organisasi cabang olahraga lain.
Namun, kepengurusan baru di bawah Tatang Sulaiman tak diakui Kementerian Pemuda Olahraga. Deputi Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Chandra Bhakti mengatakan bahwa pengurus ISSI yang diketuai Raja Sapta Oktohari saat ini tak bermasalah dan masih diakui secara legal sebagai induk organisasi cabang olahraga.
“Kami tidak melihat kekosongan kepemimpinan di PB ISSI. Real-nya cabor dikoordinasikan dengan KONI Pusat. Pengakuan legalitas itu di KONI, tapi belum ada laporan dari KONI ke kami. PB ISSI saat ini baik-baik saja,” kata Chandra dalam keterangannya, Senin.
Lagi pula, PB ISSI juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait bantuan dana pelatnas Olimpiade Tokyo dengan Kemenpora pada Februari lalu. Pelatnas balap sepeda hingga kini pun masih berjalan menggunakan anggaran APBN. Dengan demikian, meski Forum Pengprov ISSI sudah menggelar Munaslub dan menetapkan Tatang Sulaiman sebagai ketua barunya, Chandra menegaskan bahwa yang sah dan diakui Kemenpora tetap ISSI di bawah kepemimpinan Raja Sapta Oktohari.
“Selama ini, pengurus ISSI masih melakoni pengelolaan terhadap pelatnas. Kami sudah lakukan MoU dengan Ketua Umum PB ISSI, belum lama ini kami juga panggil pengurusnya terkait laporan pelatnas. Saat ini kepengurusan ISSI yang resmi dan diakui Kemenpora yang ketuanya Raja Sapta Oktohari," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat PB ISSI Pramono Anung angkat bicara soal Munaslub yang menetapkan Tatang Sulaiman sebagai ketua umum baru oraganisasi balap sepeda itu. Menurut Sekretaris Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu, banyak kejanggalan yang ditemukan pada kegiatan tersebut sehingga tidak bisa dikatakan sebagai Munaslub yang sah.
“Legitimasi menjadi faktor utama kenapa kegiatan yang diklaim sebagai Munaslub oleh Forum Pengurus Provinsi terlihat sebagai kegiatan yang mengada-ada. Mayoritas perwakilan yang datang dengan mengaku sebagai perwakilan Pengurus Provinsi (Pengorov) tidak memiliki surat mandat yang sah," kata Pramono Anung dalam keterangannya, Senin.
Kejanggalan lain yang ditemukan di antaranya adanya Pengurus Provinsi dari Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat yang masa kerjanya sudah berakhir masuk dalam forum tersebut. Tiga Pengurus Provinsi lain dari Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Banten juga sudah diminta untuk menyelesaikan masalah masa berlaku kepengurusan oleh PB ISSI sebelum bisa kembali aktif berorganisasi.
Selain itu, Pramono menyebut bahwa Munaslub tersebut terasa aneh karena digerakkan oleh mantan atlet balap sepeda dan pelatih yang pernah bermasalah dengan kredibilitas. “Kegiatan ini juga semakin terasa aneh ketika di berbagai slide materi kegiatan selalu menampilkan foto satu orang secara berulang-ulang, sehingga patut dicurigai orang tersebut berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan yang sah selama ini," tuturnya.
Raja Sapta Oktohari menjadi Ketua Umum PB ISSI periode 2015-2019. Kemudian ia kembali terpilih secara aklamasi pada Munas PB ISSI XVIII di Bandung, Jawa Barat, 26-28 Juli 2019. Musyawarah Nasional (Munas) dengan agenda pemilihan Ketua Umum baru ISSI baru akan digelar pertengahan Januari 2021, mengingat tak memungkinkan dilangsungkan tahun ini karena masih ada ancaman pandemi COVID-19.
