Revisi UU Sistem Olahraga Nasional, Kemenpora Bakal Minta Masukan Suporter

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas pandangan fraksi tentang perubahan RUU sistem keolahragaan nasional dari Anggota DPR fraksi PKB dalam rapat paripurna ke-16 penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 April 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas pandangan fraksi tentang perubahan RUU sistem keolahragaan nasional dari Anggota DPR fraksi PKB dalam rapat paripurna ke-16 penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 April 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto membuka ruang untuk menerima masukkan dari para suporter dalam pembahasan rancangan revisi Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005. Kemenpora, kata dia, juga ingin masalah suporter dalam olahraga masuk dalam daftar inventarisasi masalah.

    Masalah suporter akan berhimpun dengan sejumlah masalah keolahragaan nasional seperti infrastruktur, kelembagaan, hingga sinergitas olahraga. "Pembahasan undang-undang sifatnya dinamis," kata Gatot saat dihubungi, Selasa, 13 April 2021.

    Ia melanjutkan, "Tidak menutup kemungkinan nanti soal suporter masuk di DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang akan dibahas. Apa yang jadi pandangan pemerintah nanti juga akan jadi masukan."

    Pekan lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali telah mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislatif DPR untuk kelanjutan revisi UU Sistem Keolahragaan Nasional. "Itu bisa diartikan sebagai tanda keseriusan pemerintah guna membahasa revisi UU SKN," ujar Gatot.

    Gatot melanjutkan inisiatif revisi UU SKN Nomor 3 Tahun 2005 datang dari DPR. Sehingga, poin-poin pasal atau inventarisasi masalah yang akan dibahas juga akan tergantung DPR.

    "Soal suporter memang tidak disebut, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat dibahas. Kita lihat hasil koordinasinya. Inisiatif revisi dari DPR, jadi tergantung DPR. Kalau DPR menghendaki, kami menghormati," tutur Gatot.

    DPR telah membentuk Panitia Kerja RUU SKN (Sistem Keolahragaan Nasional). Tujuannya untuk mendorong perkembangan olahraga nasional. Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf ditunjuk sebagai Ketua Panja.

    “Tujuan utama UU ini untuk memperbaiki sistem keolahragaan. Namun, kenyataannya sejak 2005 sampai saat ini sudah berjalan 15 tahun justru olahraga kita tidak berkembang pesat. Hanya satu dua cabang yang tembus tingkat dunia," kata Dede Yusuf.

    Baca juga : Kemenpora Belum Beri Rekomendasi untuk Duel Tinju Tibo Monabesa vs Toto Landero


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H