TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah federasi olahraga nasional bersepakat menyuarakan permintaan kepada pemerintah untuk melonggarkan masa karantina Covid-19 untuk para pelaku olahraga yang datang dari luar negeri. Dengan kompak, mereka meminta kelonggaran tersebut kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
PSSI (sepak bola), PP PELTI (tenis), PODSI (dayung), Perbakin (menembak), dan PABSI (angkat besi) menyampaikan keresahan tentang kebijakan karantina dalam rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, serta wakil dari Kementerian Kesehatan, dan BNPB hadir pada rapat di Jakarta, Rabu, 19 Januari 2022.
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa federasinya saat ini sedang dalam situasi sulit karena kebijakan masa karantina di Indonesia. Kebijakan itu, menurut dia, membuat sejumlah negara membatalkan rencana kedatangannya ke Tanah Air untuk melakoni laga uji coba.
“PSSI dalam situasi tidak nyaman. Kami menghargai protokol kesehatan yang ketat, tapi di sisi lain kami perlu menjaga keseimbangan federasi di mata negara lain,” ucap Yunus Nusi seusai rapat dikutip dari keterangan tertulis Komite Olimpiade Indonesia.
“Ada beberapa event sepak bola, seperti FIFA Match Day 24 dan 27 Januari di Bali melawan Bangladesh, tetapi batal karena prokes di negara kita. Itu tidak nyaman. Dalam kesempatan ini, seperti disampaikan Ketua KOI, ada beberapa hal di olahraga yang perlu diberikan diskresi. Kami harap bisa mendapatkannya untuk laga Timnas melawan Timor Leste,” ujar Yunus.
Baca Juga:
Perbakin dan Pelti, yang akan mengadakan turnamen internasional dalam waktu dekat, menyampaikan masalah yang sama. Perbakin akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia ISSF Grand Prix Rifle/Pistol pada 8-18 Februari 2022. Sedangkan, PP Pelti menjadi penyelenggara saat Tim Davis Indonesia menjamu Venezuela pada babak penyisihan World Group II Davis Cup, 4-5 Maret.
“Ada 12 negara di Kejuaraan Dunia ISSF, tetapi ada beberapa negara mengundurkan diri karena aturan karantina. Mereka ingin agar sistem gelembung bisa diterima di Indonesia. Aturan e-visa juga berpotensi menghambat kedatangan kontingen karena harus ada pernyataan resmi tertulis dari pemerintah untuk keperluan karantina. Kami berharap, paparan dari KOI terkait diskresi karantina bisa dipenuhi,” ujar Sekjen Perbakin Hendry Oka.
Sekjen Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, Lani Sardadi, mengatakan bahwa Federasi Tenis Internasional (ITF) meminta agar karantina tidak lebih dari 36 jam karena menyangkut kebugaran atlet. “Kami tetap ingin menjadi tuan rumah, kalau dipindah ke negara netral, kami tetap menjadi penyelenggara. Saya rasa tidak efisien secara anggaran dana keuntungan status tuan rumah hilang. Semoga kami bisa mendapat solusi terbaik,” kata Lani.
Adapun KOI mengusulkan diskresi karantina kepada Kemenpora. Namun, kementerian harus membahas usulan tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. “Kami mengusulkan diskresi karantina pelaku olahraga. Ini perlu karena banyak multievent tahun ini. Tidak mungkin ketika kompetisi internasional, atlet, ofisial, dan panitia dari luar yang datang menjalani karantina panjang. Harus ada solusi, bisa memakai sistem bubble,” kata Ketua KOI Raja Sapta Oktohari.
Baca juga : Kemenpora Bakal Minta Pengecualian Masa Karantina Covid-19
