Dinilai Berhasil di SEA Games, Kemenpora Bakal Dapat Tambahan Anggaran

Reporter

Ditengah-tengah mendampingi raker Komisi X DPR RI, Menpora Amali menyerahkan peralatan olahraga, yang secara simbolis diterima Gubernur Aceh Nova Iriansyah, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (23/2). (foto:egan/kemenpora.go.id)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang mendukung kontingen Indonesia meraih prestasi di SEA Games 2021 di Vietnam. Menurut Komisi Olahraga, kendati dengan anggaran terbatas, Kemenpora bisa mengupayakan Indonesia bersaing di pesta olahraga di Asia Tenggara tersebut. 

Oleh sebab itu, parlemen akan berupaya menambah anggaran untuk Kemenpora dinaikkan. "Kami menyampaikan apresiasi kepada Menpora Zainudin Amali. Dengan dana yang sangat terbatas, tetapi masih menorehkan prestasi di SEA Games 2021 Vietnam," ujar Anggota Komisi Olahraga dari Fraksi PDIP, Sofyan Tan, Jumat, 10 Juni 2022. 

Dari rapat kerja Komisi X dengan Menpora Zainudin Amali, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kemenpora tahun 2023 atau pagu indikator hanya sebesar Rp.1.665.093.157.000.

"Fraksi PDIP memberikan dukungan untuk diperjuangkan lebih lanjut dan kami akan perjuangkan tambahan anggaran Rp 3 triliun akan bisa terwujud," ujar Sofyan.

Di sisi lain, Sofyan menilai kekurangan anggaran seharusnya tidak boleh terjadi karena dikhawatirkan akan menyebabkan prestasi olahraga Indonesia menurun. Namun, penerapan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dinilai tepat dan diharapkan dipertahankan menjadi dasar menuju prestasi olahraga ke depan.

Fraksi PDIP, tutur Sofyan, akan berupaya memperjuangkan usulan tambahan anggaran Kemenpora untuk sejumlah agenda di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada 2023. Namun, dana tersebut belum masuk dalam pagu indikator RKA-K/L tahun 2023.

Hal senada disampaikan anggota Komisi X Ratih Megasari Singkarru. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Barat ini mengatakan dukungan penambahan anggaran Kemenpora harus dilakukan. "Kami juga akan berjuang agar Kemenpora bisa ditingkatkan anggarannya di Badan Anggaran DPR," ujarnya.

Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Mujib Rohmat, yang setuju dengan penambahan anggaran menyatakan prestasi atlet Indonesia terutama di ajang internasional harus ditingkatkan sesuai dengan tahapan program. 

"Kesimpulan saya DBON memang on right track. Itu sudah betul dan kalau dilaksanakan dan diikuti dengan anggaran yang cukup memadai saya yakin prestasi semakin hari semakin baik," tutur Mujib.

Kontingen Indonesia pada SEA Games Vietnam terbilang sukses kendati dari jumlah atlet yang diberangkatkan harus dipangkas. Namun, secara prestasi Indonesia mampu finis diperingkat tiga klasemen dengan meraih 69 medali emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Target tersebut sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Klasemen Akhir Perolehan Medali SEA Games Vietnam: Indonesia Posisi Ketiga






Pagi Ini, Mahfud MD Gelar Rapat Koordinasi Bahas Penanganan Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

Pagi Ini, Mahfud MD Gelar Rapat Koordinasi Bahas Penanganan Tragedi Kanjuruhan

Materi rakor soal tragedi Kanjuruhan yaitu perbaikan dunia persepakbolaan dan meneliti jika ada tindakan hukum, dan dugaan pelanggaran hukum


Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan ke Presiden Jokowi Sebagai Kunci Masuknya Investasi di RI

1 jam lalu

Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan ke Presiden Jokowi Sebagai Kunci Masuknya Investasi di RI

Bahlil Lahadalia menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi adalah faktor yang sangat mempengaruhi investor menanamkan modal.


Menpora: Investigasi Tragedi Kanjuruhan Bakal Profesional, Terbuka dan Serius

6 jam lalu

Menpora: Investigasi Tragedi Kanjuruhan Bakal Profesional, Terbuka dan Serius

Menpora Zainudin Amali mengatakan pemerintah bakal serius dalam melakukan investigasi Tragedi Kanjuruhan di Liga 1 usai laga Arema FC vs Persebaya.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

14 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

16 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

16 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

17 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

17 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


Menpora Minta PSSI dan PT LIB Investigasi Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Usai Arema FC Vs Persebaya Surbaya 2-3

22 jam lalu

Menpora Minta PSSI dan PT LIB Investigasi Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Usai Arema FC Vs Persebaya Surbaya 2-3

Sebanyak 127 orang dilaporkan tewas saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, seusai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya 2-3 di Liga 1, Sabtu.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.