TEMPO.CO, Jakarta - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan mulai menggelar rapat perdana di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022. TGIPF bersepakat untuk segera mencari akar masalah dari bencana terburuk sepak bola Indonesia yang merenggut nyawa 125 orang tersebut.
Selain itu, TGIPF juga bakal memberikan rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi terhadap persepakbolaan nasional. "Tim akan merekomendasikan penjatuhan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pada pertandingan antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan," ucap Akmal Marhali, anggota dari TGIPF usai rapat.
Rapat TGIPF Tragedi Kanjuruhan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Rapat juga dihadiri semua anggota tim sebanyak 13 orang dan dua orang hadir via zoom karena sedang di Papua dan Malaysia.
TGIPF melihat bahwa kerusuhan pertandingan di sepak bola Tanah Air sudah sering terjadi dan tak pernah menemui akar pemasalahan. Akmal menambahkan bahwa TGIPF akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi baik regulasi FIFA dan peraturan perundangan di Indonesia untuk menggelar kompetisi sepak bola.
Ia juga berharap bahwa hasil sinkronisasi itu bisa tersosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder sepak bola, aparat keamanan, supporter, offical dan sebagainya. "Semua pihak terlibat harus memahami peraturan ini," kata Akmal.
Koordinator Save Our Soccer (SoS) itu mengatakan tim TGIPF Tragedi Kanjuruhan akan terus bekerja sesuai rencana yg sedang disusun. Ia berharap kesinambungan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti operator liga dan PSSI akan mempercepat kerja tim tersebut.
"Insya Allah dalam tiga minggu ke depan, tim ini sudah dapat menyampaikan hasil kerjanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan diharapkan bisa bisa lebih cepat dari target itu," kata Akmal.
"TGIPF juga menekankan dan disetujui oleh Menpora bahwa semua kompetisi PSSI, Liga 1, 2 dan 3, dihentikan sementara sampai Presiden Joko Widodo menyatakan bisa dinormalisasi, setelah tim ini menyampaikan rekomendasinya tentang seperti apa pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamananan pertandingan yang harus dilakukan," kata Akmal Marhali.
Baca juga : Panpel Arema FC Dihukum Seumur Hidup, Ada Temuan 42 Botol Miras di Tragedi Kanjuruhan
