TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan sanksi pengurangan poin bagi para pelaku pelanggaran di kompetisi sepak bola Indonesia, termasuk Liga 1. Menurut dia, sanksi tersebut bisa membuat semua pegiat sepak bola di level klub menyadari besarnya tanggung jawab masing-masing.
Beberapa pertandingan terakhir Liga 1 musim 2022/2023 dinodai dengan aksi para penggemar klub yang menyalakan suar di dalam stadion. Jika merujuk kepada peraturan FIFA yakni FIFA Stadium Safety and Security Regulations pasal 52 huruf C butir i serta peraturan PSSI yaitu Pasal 70 ayat 1 Kode Disiplin PSSI, menyalakan suar sudah termasuk kategori melanggar peraturan.
"Kalau ada problem lain seperti yang kemarin, maka kita kurangi poin saja. Supaya apa? Klub dan suporter merasa punya tanggung jawab yang sama. Kalau klubnya kurang poin rugi, seperti kemarin Juventus karena masalah administrasi maka dikurangi 15 poin, karena ada administrasi yang disalah-gunakan di mana ada pelanggaran sistem accounting pajak dan lain-lain," kata Erick pada konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Rabu, 19 April 2023.
Komisi Disiplin PSSI sudah menerapkan hukuman apabila terdapat penonton yang menyalakan suar di dalam stadion. Dari sejumlah kasus, klub dijatuhi denda sebesar Rp 50 juta untuk satu kasus penyalaan suar dan denda sebesar Rp 200 juta jika banyak penonton yang menyalakan suar. Meski telah dijatuhi denda, keberadaan penonton yang menyalakan suar kerap terulang kembali.
Laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan telah menemui sejumlah klub peserta Liga 1 untuk membahas hal tersebut dan disambut baik oleh sejumlah klub. "Artinya apa? Bisa kita melakukan sesuatu yang berbeda. Asal ada kesepakatan dan beberapa klub yang saya telepon pun tertarik. Biar punya tanggung jawab sama-sama. Pihak keamanan punya tanggung jawab, klub pun bertanggung jawab, sahabat suporter harus jadi kebanggaan," kata dia.
Selain itu untuk perizinan penyelenggaraan pertandingan Liga Indonesia, Erick menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo dan pihak kepolisian sudah menyatakan komitmennya untuk membantu kelancaran penyelenggaraan kompetisi musim depan. "Kalau sistemnya belum rapi, jangan salahkan pihak kepolisian kalau tidak keluar izin. Padahal kita sudah ada kesepakatan. Saya dengan Pak Kapolri dan Presiden sudah meminta semua izin harus keluar tiga bulan sebelum pertandingan. Sudah ada statement dari Bapak Presiden," kata dia.
