Organisasi Olahraga Harus Dikelola Profesional

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bob Hasan dan Nurdin Halid. TEMPO/Kink Kusuma Rein/Dinul Mubarok

    Bob Hasan dan Nurdin Halid. TEMPO/Kink Kusuma Rein/Dinul Mubarok

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketetentuan AD/ART Komite Olahraga Indonesia (KOI) yang melarang orang yang tersangkut kasus hukum dan pernah dijatuhi hukuman penjara menjadi pengurus olahraga bisa memperkuat sistem pengelolaan olahraga di Indonesia.

    Ketentuan itu akan membuat organisasi olahraga tidak akan bergantung pada orang, melainkan pada sistem organisasi. "Selama ini organisasi olahraga masih mengandalkan orang, terutama dalam biaya pembinaan. Sekarang sudah saatnya organisasi dikelola profesional,” kata Anthony Ch. Sunarjo, Wakil Ketua Umum Perbakin, Jumat (20/8).

    Menurut Anthony, jika sistem dalam organisasi dikelola dengan baik dan profesional, maka pengurus olahraga tidak lagi dipilih berdasarkan penilaian suka dan tidak suka. Melainkan berdasarkan keahlian dan kompetensi.

    Selain akan berpengaruh pada pembenahan sistem organisasi olahraga, ketentuan ini, menurut Anthony, memang selaras dengan nilai-nilai olahraga. “Olahraga menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Jujur artinya bersih,” ujarnya.

    Walaupun jabatan pengurus olahraga bukan jabatan publik seperti walikota, gubernur, atau anggota DPR, Anthony menilai pengurus olahraga seharusnya tetap tidak boleh mendapatkan tuntutan hukum. Apalagi jika tuntutan itu sampai lima tahun ke atas. “Kalau sudah diancam lima tahun berarti kesalahannya berat,” katanya.

    Namun Anthony juga menegaskan bahwa defisi hukum tersebut harus diperjelas. Apabila hukuman itu terkait politik, ukurannya susah. “Hari ini seseorang bisa dihukum, nanti bisa berubah menjadi pahlawan di jaman penguasa baru,” ucapnya. Hukuman politik, kata Anthony, berbeda dengan hukuman perdata atau pidana yang sudah jelas.

    Ketentuan KOI bahwa pengurus induk olahraga tidak boleh pernah tersangkut kasus hukum membuat masyarakat membicarakan pengurus cabang olahraga yang pernah tersangkut hukum. Saat ini, ada dua jabatan ketua umum cabang olahraga yang dipegang olah mantan narapidana, yaitu Nurdin Halid (PSSI) dan Muhammad Bob Hasan (PASI).

    Dua tokoh itu, mempunyai kiprah bertolak belakang. Selama kepemimpinan Nurdin, sepak bola Indonesia belum mampu berkembang menjadi lebih maju. Lain halnya dengan Bob. Menurut Anthony, Bob terbukti tidak hanya menyiapkan regenerasi atlet tetapi juga pengurusnya. “Bob Hasan itu hebat,” katanya.

    RINA WIDIASTUTI | ARIS M


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Setahun Pandemi Covid-19, Kelakar Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mahfud Md

    Berikut rangkuman sejumlah pernyataan para pejabat perihal Covid-19. Publik menafsirkan deretan ucapan itu sebagai ungkapan yang menganggap enteng.