PON Rawan Korupsi, Apa Antisipasi Gubernur Aher?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengambil pisang yang dibelinya di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 22 Januari 2015. Ahmad Heryawan memantau harga-harga komoditas di pasar pasca turunnya harga BBM. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengambil pisang yang dibelinya di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 22 Januari 2015. Ahmad Heryawan memantau harga-harga komoditas di pasar pasca turunnya harga BBM. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COJakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tak mau penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2016 bermasalah dari aspek hukum. Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, mengatakan sebagai tuan rumah, Jawa Barat tidak hanya berprestasi, tapi juga ingin sukses melaksanakan kegiatan. "Kami juga mau tertib administrasi dan hukum," ujar Aher dalam rapat dengar pendapat di Komisi Olahraga DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2015.

    Karena itu, untuk menghindari pelanggaran hukum, Aher sudah sejak awal melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan, kejaksaan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama persiapan menuju PON 9-21 September 2016. Dia berharap, dengan menggandeng tiga lembaga tersebut, segala hal yang berpotensi melanggar hukum bisa terdeteksi sejak dini.

    Upaya tersebut disambut positif oleh anggota Dewan, Nico Siahaan. Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan, pemerintah daerah mesti tertib hukum tiap kali mengambil keputusan. "Jangan sampai kejadian PON sebelumnya terulang lagi," tutur Nico.

    Secara khusus, Nico menyoroti ihwal pembiayaan PON. Dia mencontohkan, panitia mesti mengantisipasi keterlambatan pembayaran dana pinjaman jika melibatkan pihak lain. Hal ini berkaitan dengan upaya Pemprov Jawa Barat yang meminta pemerintah memberi dukungan dana untuk pelaksanaan PON. Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan lain, Jefri Riwu Kore, mengingatkan agar di akhir penyelenggaraan PON, Pemprov tidak mempunyai utang.

    Sebelumnya, seusai pelaksanaan PON 2012 di Riau, sejumlah anggota DPRD terlibat kasus korupsi. Kasus itu bermula saat petugas Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok tujuh anggota DPRD Riau pada 3 April 2012. Saat penangkapan, KPK menyita duit Rp 900 juta yang diduga sebagai uang suap proyek PON.

    Suap itu dilakukan untuk melancarkan perubahan peraturan daerah pembangunan lokasi pertandingan menembak dan pembangunan stadion utama Riau yang akan dibahas oleh anggota DPRD Provinsi Riau. Sebanyak 13 legislator dan pejabat Riau telah menjalani hukuman kurungan penjara, termasuk Gubernur Rusli Zainal yang divonis 14 tahun penjara.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.