TEMPO.CO, Jakarta - Menpora Imam Nahrawi menilai langkah yang dilakukan PSSI dengan mendatangani DPR maupun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan jika mereka membutuhkan pemerintah.
"PSSI ternyata butuh pemerintah. Sementara mereka bilang ke kami tidak butuh pemerintah," kata Menpora Imam Nahrawi usai membuka Workshop Asian Games 2018, Hotel Century, Senayan, Selasa.
Menurut dia, pengurus PSSI kemungkinan melihat dengan cara berbeda dalam mendefinisikan pemerintah. Padahal, kata dia, yang dimaksud pemerintah itu adalah DPR, kepolisian, maupun kementerian.
"Pemerintah itu dikiranya hanya Imam Nahrawi, padahal pemerintah ya DPR, kepolisian maupun Ibu Menko. Itu semua stakeholder," katanya menambahkan.
Setelah dibekukan oleh Kemenpora, PSSI dibawah pimpinan La Nyalla Mattalitti langsung melakukan road show untuk mencari dukungan. Sebelum ke Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, PSSI mencari dukungan ke KONI Pusat.
Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan usai bertemu Menteri PMK Puan Maharani mengatakan jika kementerian tersebut akan membantu dalam proses mediasi dengan Kemenpora terkait pembekuan PSSI.
"Ibu Menteri mempelajarai data tentang hasil kongres dan permasalahan SK (surat keputusan) Menpora dan berjanji akan memediasi PSSI dengan Menpora secepatnya," katanya.
Selain akan membantu proses mediasi, kata Hinca, Menteri PMK akan meneruskan laporan dari PSSI dan mengkoordinasikannya dengan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, pihaknya diminta untuk menahan diri dalam menyikapi permasalahan yang ada.
Saat menghadap Menteri PMK Puan Maharani, Hinca Panjaitan tidak datang sendiri melainkan bersama dengan Ketua Umum PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, La Nyalla Mattalitti, serta anggota Komite Eksekutif PSSI, Djamal Aziz.
Selain melakukan kunjungan ke KONI, KOI, dan Menteri PMK, PSSI kepengurusan baru yang sudah dibekukan ini akan melakukan gugatan ke PTUN. Rencananya gugatan akan dilakukan Rabu besok, 22 April 2015.
ANTARA
